Legislator hati-hati terkait pemberian amnesti tapol

Sebagian besar (anggota Komisi I DPR RI) mewaspadai dulu karena ada persoalan status tahanan tersebut,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan sebagian besar anggota Komisi I DPR RI mewaspadai, hati-hati dan mencermati kebijakan pemerintah memberikan amnesti dan abolisi terhadap tahanan politik di Papua.

"Sebagian besar (anggota Komisi I DPR RI) mewaspadai dulu karena ada persoalan status tahanan tersebut," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan ketika tapol tersebut ditahan karena alasan kriminal seperti pembunuhan terhadap warga dan prajurit maka tidak bisa pendekatannya dengan politik hukum seperti amnesti dan abolisi.

Menurut dia tidak bisa urusan kriminal diperlakukan seperti itu karena bisa menjadi kerancuan term napi politik.

"Persoalan amnesti dan abolisi bukan 100 persen hukum meskipun nantinya (dibahas) di Komisi III DPR RI," ujarnya.

Komisi I DPR RI berusaha menyerap pendapat dari pihak terkait seperti Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, dan TNI untuk mendudukkan perkara itu seperti apa.

Menurut dia dengan banyak konteks politik dalam masalah itu, maka Komisi I DPR RI mengambil sikap hati-hati dan belum ambil putusan.

"Kami belum mengambil sikap akhir komisi karena baru mendengar usulan dari mitra kerja kami," katanya.

Hanafi secara pribadi menilai pendekatan yang diambil Presiden Joko Widodo saat ini untuk Papua memiliki hasil yang resiprokal dengan Organisasi Papua Merdeka.

Menurut dia, pemberian amnesti dan abolisi itu bukan sekedar kasus hukum dan politik namun bagian dari strategi.

"Artinya apabila pemerintah sudah mengirim sinyal politik secara positif untuk membebaskan tahanan OPM, maka pemerintah harus punya arah bahwa sinyal positif itu diterima OPM," katanya.

Menurut dia apabila kebijakan pemerintah itu berhasil maka OPM secara sepihak segera menyerahkan senjatanya atau mendeklarasikan tidak menuntut kemerdekaan Papua. Namun hal itu ujar Hanafi belum terlihat sehingga Komisi I DPR RI menuntut ada peta jalan dari pemerintah melalui strategi politik.

"Jangan hanya memunculkan sebuah langkah politik seperti amnesti dan abolisi namun kita tidak tahu setelah ini dalam posisi dirugikan atau bisa dalam posisi menguntungkan," katanya.

Hanafi mengatakan Komisi I DPR RI hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan mengenai Papua.

Presiden menurut dia bisa mengikuti atau tidak pertimbangan yang diberikan DPR.