Bandarlampung (ANTARA News) - Departemen Kehutanan siap memberikan dukungan bagi program rehabilitasi mangrove (hutan bakau) di kawasan Pantai Timur Provinsi Lampung sepanjang 100 Km yang saat ini kondisinya rusak, kata Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Ir Arinal Junaidi. Menurut Arinal di Bandarlampung, Sabtu, perhatian Dephut Pusat itu telah diungkapkan secara langsung oleh Menteri Kehutanan MS Kaban yang belum lama ini berkunjung ke Lampung, setelah melihat kondisi kawasan mangrove di Pantai Timur daerahnya. Dukungan dari pemerintah pusat itu, kata Arinal lebih lanjut, menjadi sangat berarti, mengingat rencana program Dinas Kehutanan Lampung pada tahun 2007 hanya akan melakukan penanaman bakau sekitar 100 Ha dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, dengan dukungan dana sekitar Rp150 juta. Dana yang dialokasikan untuk Dishut Lampung tahun 2007 secara keseluruhan mencapai Rp11,1 miliar. "Lampung tidak akan mampu membiayai rehabilitasi kerusakan kawasan hutan mangrove di Pantai Timur itu, tanpa dukungan pemerintah pusat," kata Arinal pula. Pada rapat pembahasan prioritas program Dishut Lampung dengan DPRD Lampung, anggota DPRD dari Partai Demokrat Cherwani memertanyakan perlunya prioritas menangani kerusakan hutan termasuk hutan bakau (mangrove) di Pantai Timur Lampung itu. Menurut Cherwani, kondisi hutan bakau di Lampung yang mengalami kerusakan parah perlu mendapatkan perhatian agar segera direhabilitasi. Cherwani juga mendesak Dishut Lampung dapat segera mengamankan dan merehabilitasi wilayah sekitar waduk besar yang kini area tangkapan air (catchment area) telah mengalami gangguan yang membuat debit air menyusut drastis, seperti di Waduk Batu Tegi, dam Way Rarem, dan Way Jepara. Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat lainnya, Yandri Nazir mengingatkan pula keharusan segera merehabilitasi kawasan sekitar Taman Hutan Raya Wan Abdulrahman (Tahurawa) di wilayah Bandarlampung yang berbatasan dengan Lampung Selatan. "Kerusakan areal di Tahurawa yang merupakan tangkapan air wilayah Bandarlampung dapat menimbulkan bencana dan masalah yang serius bagi masyarakat Bandarlampung," kata Yandri pula.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
