"Sebisa mungkin dihindari, masih banyak sarana transportasi lain yang dapat digunakan," kata gubernur di Makassar, Senin.
Menurut Syahrul, para aparat pemerintah harus semaksimal menghindari penggunaan mobil dinas, karena kendaraan tersebut pemanfaatannya untuk dinas.
Meski demikian, gubernur tidak secara tegas melarang penggunaan sarana milik negara tersebut untuk kepentingan mudik aparat pemerintah.
Pihaknya, kata dia, tidak ingin membantah jika izin untuk menggunakan mobil dinas tersebut menjadi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Bukan saya membantah tapi semaksimal mungkin dihindari, kalau masih ada sarana lain yang bisa dipakai," kata gubernur dua periode tersebut.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Kemenpan RB tengah menggodok aturan resmi terkait penggunaan mobil dinas PNS yang akan digunakan untuk mudik lebaran.
Penggunaan mobil dinas ini diperbolehkan, dengan catatan bahan bakar minyak (BBM) dibeli sendiri dan PNS tersebur bertanggung jawab atas kendaraan yang dipakai.
Pewarta: Nurhaya J Panga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
