Jakarta (ANTARA News) - Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini tidak mengalokasikan anggaran dalam APBN 2007 untuk relokasi infrastruktur yang menjadi korban lumpur Lapindo. "Pokoknya sampai saat ini, pemerintah dalam APBN 2007 belum mengalokasikan dana untuk kepentingan baik itu yang menyangkut dana talangan, maupun kepentingan infrastruktur di kawasan itu," kata Paskah di Jakarta, Jumat. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya telah diberi tugas untuk merancang pemindahan infrastruktur seperti jalan tol dan arteri ke lokasi yang lebih aman, meski belum jelas kepada siapa pemindahan tersebut harus dibebankan. Menurut Menteri PU, berdasarkan perhitungan untuk memindahkan tol dan arteri ke lokasi yang lebih aman dibutuhkan biaya Rp1,6 triliun serta sudah harus selesai tahun 2007. Paskah menambahkan, jika ingin menggunakan APBN, baik melalui anggaran tertentu atau melalui anggaran departemen teknis untuk kepentingan infrastruktur tersebut, maka harus melalui persetujuan DPR. "Momentum kalau kita memasukkan adalah kalau DPR merasa itu perlu disepakati pada pembahasan APBN Perubahan. Itu artinya sekitar Juli nanti," katanya. Namun, dia menegaskan Bappenas tetap akan berpegang pada Keppres 13/2006 tentang Tim nasional penanganan lumpur Lapindo yang akan berakhir pada Maret nanti. "Nanti kita lihat hasil akhir dari Timnas pengendalian lumpur Lapindo, apakah nanti pemerintah perlu mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk dana talangan. Kita akan lihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari sisi finansial," katanya. Presiden Yudhoyono telah menegaskan bahwa Lapindo diharuskan memberi santunan kompensasi ganti rugi sekitar Rp2,5 triliun mulai awal Maret nanti. Selain dana kompensasi, Lapindo juga mempunyai kewajiban Rp1,3 triliun untuk menuntaskan keluarnya lumpur di Sidoarjo sejak 27 Mei 2006. (*)
Copyright © ANTARA 2007
