Presiden Jokowi minta BUMN dan swasta kendalikan timah ilegal

Pihak BUMN dan swasta harus membenahi manajemen, badan usaha tambang rakyat ini."

Pangkalpinang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta dapat terlibat mengendalikan timah ilegal di pasar dunia, agar harga komoditas tambang tersebut kembali membaik.

"Memang terlalu banyak timah ilegal dan harus dikendalikan, sehingga timah yang membanjiri pasar dunia betul-betul timal legal," kata Presiden Jokowi saat berkunjung di pabrik pengolahan bijih timah di kawasan industri Ketapang Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Minggu siang.

Untuk mengendalikan timah ilegal tersebut, menurut Presiden, tambang-tambang rakyat harus dikelola dan dibina oleh PT Timah Tbk selaku BUMN dan perusahaan timah swasta.

"Pihak BUMN dan swasta harus membenahi manajemen, badan usaha tambang rakyat ini," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden mengemukakan, harus ada regulasi yang dibenahi dan penyelesaian masalah di lapangan yang harus diselesaikan dengan baik.

"Saya sudah sampaikan hal ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, BUMN dan swasta untuk merumuskan kebijakan dan menuntaskan timah ilegal ini," ujarnya.

Pada hari kedua kunjungan Presiden Jokowi ke Babel itu didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi, Dirut PT Timah Tbk Sukrisno, Dirut PT Tinindo Hendri Lie dan rombongan melihat langsung pengolahan bijih timah menjadi balok timah di PT Tinindo.