Bappenas: perencanaan mitigasi akan disusun lebih awal

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Bidang Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Endah Murniningtyas mengatakan pembangunan penanganan resiko bencana akan lebih awal disusun pada program mitigasi daripada adaptasi.

"Adaptasi disusun belakangan daripada mitigasi, itu untuk kesejahteraan," kata Endah ketika menjadi pembicara dalam seminar terkait penanganan resiko bencana di Jakarta, Rabu sore.

Ia menjelaskan adaptasi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terhadap dampak-dampak yang timbul akibat bencana.

"Lingkungan seimbang tetap menjadi prioritas utama," tutur Endah.

Menurutnya, hal itu sudah masuk dalam salah satu agenda pembangunan nasional saat ini.

Hal serupa juga dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal terkait penanggulangan bencana.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menggandeng Badan Nasional Penanggulangan dalam proses mitigasi dan penanggulangan pascabencana alam dengan memberikan fasilitas penyimpanan alat berat.

"Saat bencana alam terjadi, alat berat kan harus menempuh medan yang sulit untuk menuju lokasi bencana. Entah ini berlebihan atau tidak, kami ingin menyiapkan sentra-sentra BNPB untuk menyimpan alat berat," kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.

Ferry mengatakan pihaknya akan menyiapkan titik-titik lokasi penyimpanan alat berat sesuai dengan peta kerawanan bencana yang dimilikinya.

"Kami jadi bagian yang support (mendukung), kami siapkan tugas-tugas BNPB. Kami juga bersedia membuat memorandum of understanding sebagai tindak lanjut hal ini," tuturnya.

Ferry menuturkan bencana alam bukanlah merupakan sesuatu yang harus ditutupi dan dianggap tidak berbahaya.

Bencana alam, kata dia, merupakan bagian dari kehidupan yang menjadi tanggung bersama baik masyarakat maupun pemerintah.

"Kami ingin mencoba berperan dalam hal ini, maka kami menyusun tata ruang bencana sehingga kita mampu meminimalisasi dampak (bencana) yang ada," ucapnya.

Kementerian ATR/BPN sendiri, mengaku akan menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang terkena bencana alam di wilayah-wilayah rawan bencana.

Relokasi diharapkan bisa dilakukan sebelum bencana terjadi sehingga bisa meminimalisasi risiko yang lebih besar.