Menlu presentasikan politik luar negeri Indonesia di Oslo

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mempresentasikan soal politik luar negeri di depan Forum Oslo dalam upaya membahas berbagai isu mediasi konflik dan perdamaian dunia, demikian menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menlu RI pada Selasa (16/6) telah menjadi pembicara dalam Forum Oslo di Norwegia, yang dihadiri oleh lebih dari 150 perserta undangan khusus.

Forum tersebut setiap tahun mengundang secara khusus para pemimpin ahli bidang konflik bersenjataan dan mediator perdamaian serta wakil tertinggi berbagai pemerintahan untuk berbicara secara terbuka mengenai tantangan dalam menghadapi konflik di negara atau di kawasan masing-masing.

Dalam presentasinya di Forum Oslo, Menlu Retno menyampaikan topik "Ketidakstabilan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Luar Negeri".

Dia dalam paparannya menyampaikan tiga contoh kasus yang dapat menciptakan ketidakstabilan dan kemudian

berdampak terhadap pelaksanaan politik luar negeri, yaitu konflik di Yaman, kasus pergerakan imigran yang tidak lazim, dan fenomena maraknya kekerasan akibat ekstrimisme.

Terkait konflik di Yaman, Retno menyampaikan bahwa Indonesia menyuarakan penyelesaian secara politik, dan hal itu juga disampaikan Menlu dalam Pertemuan Organisasi Kerjasama negara-negara Islam (OKI) yang diselenggarakan di Jeddah pada 16 Juni lalu.

Selanjutnya, Menlu RI juga mengatakan bahwa situasi di Yaman telah menghambat pelaksanaan misi diplomatik dan konsuler serta menyebabkan operasi evakuasi kemanusiaan yang sangat besar, baik dari segi jumlah maupun biaya.

Mengenai kasus pergerakan imigran yang tidak lazim, dia menyebutkan Indonesia telah menyerukan pentingnya menyelesaikan akar masalah. Pemerintah Indonesia juga mendorong kerja sama internasional untuk menangani isu tersebut.

"Sangat disayangkan oleh Indonesia masih ada negara yang sering menyuarakan penghormatan hak asasi manusia, namun Pemerintahnya justru menetapkan push back policy (kebijakan penolakan) terhadap pengungsi," ujar Menlu RI.

Retno juga menyerukan penyelesaian akar masalah yang mendorong terjadinya tindak kekerasan dan ekstrimisme.

Menurut dia, pendorong munculnya tindak kekerasan dan ekstrimisme, antara lain tingginya tingkat kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada peningkatan pendidikan dan upaya mendorong pemberdayaan wanita untuk dapat mencegah tindak kekerasan dan ekstremisme.

"Selain itu, negara juga harus menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencegah semakin banyaknya kekerasan dan ekstrimisme," kata Retno.

Pada akhir paparan, Menlu RI juga menyampaikan kontribusi yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan dan memelihara perdamaian di kawasan.

Dia menyebutkan, peran Indonesia sejak 1990 yang mampu mengubah potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi kerja sama melalui sejumlah lokakarya serta diplomasi marathon yang dilakukan Indonesia pada Mei 2015 untuk penanganan pergerakan imigran yang tidak lazim di Asia.

Forum Oslo tahun ini yang mengangkat tema "Peacemaking in the New World Disorder" dibuka oleh Menlu Norwegia Borge Brende.