"Smart City adalah satu pemikiran bagaimana meningkatkan pelayanan di masyarakat lewat pemanfaatan teknologi," kata Menteri saat menghadiri Workshop Seri ke-3 dengan tema "Smart Community For Smart City" yang digagas "Smart Indonesia Initiatives" (SII) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, Jabar, Selasa.
Menteri mengatakan, saat ini sudah ada 20 pemerintah daerah di Indonesia yang menerapkan konsep "Kota Cerdas" (Smart City)> Jumlah tersebut akan terus bertambah.
Beberapa daerah yang sudah mengembangkannya antara lain Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, Makassar, Aceh dan Balikpapan.
Menurut Menteri, tema "Smart City" yang digunakan masing-masing daerah berbeda sesuai dengan tingkat persoalan yang dihadapinya, seperti di Kota Bogor yang sudah menjadi perhatian semua pihak adalah masalah kemacetannya.
"Kemacetan di Kota Bogor sudah menahun, hampir setiap orang yang ingin datang pasti sudah terpikir macet. Bagaimana Pemerintah Kota Bogor mengurai permasalahan kemacetan ini, dengan pemanfaatan teknologi informasi ini," katanya.
Menteri menyebutkan, dalam memanfaatkan teknologi informasi perlu dukungan jaringan yang kuat. Selama ini jaringan teknologi yang digunakan masih 3G.
"Masih lemahnya jaringan teknologi tersebut, oleh karena itu masyarakat malas mengakses karena harus mengeluarkan biaya besar," katanya.
Menurut Menteri, saat ini Kemenkominfo sedang meningkatkan penggunaan teknologi dari 3G menjadi 4G yang sudah dimulai di wilayah Indonesia Timur dan paling lambat sekitar November 2015 atau awal 2016 layanan tersebut sudah bisa diakses di wilayah Jawa termasuk Kota Bogor.
"Ke depan jika peralihan teknologi ini sudah meningkat dari 3G menjadi 4G, layanan Bogor Green Room yang menjadi platform Smart City tidak hanya persoalan kemacetan tapi bisa dikembangkan ke layanan kesehatan, seperti jumlah pasien, atau jumlah kamar sehingga mengurangi antrean di rumah sakih," kata menteri.
Selain memastikan rencana peralihan teknologi 3G ke 4G dan memantau ruang pengendalian "Bogor Green Room", Menteri juga menganjurkan pemerintah daerah untuk menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
"Dengan BUMD ini akan menjadi terobosan untuk mempercepat pelayanan. Selama ini pengurusan izin membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi cukup lama, padahal ini harus dipercepat untuk pelayanan masyarakat," kata Menteri.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik tawaran dari Menteri Komunikasi dan Informasi dan akan mengkaji terlebih dulu BUMD untuk infrastruktur jaringan telekomunikasi tersebut.
Menurut Bima, saat ini Kota Bogor memiliki cita-cita mendirikan kota hijau, dengan pemanfaatan teknologi canggih salah satunya dengan hadirnya "Bogor Green Room" (BGR).
"Memang ini belum maksimal, tapi diharapkan "command center" ini kedepan menjadi terbaik. Oleh karena itu kita minta arahan dari Menteri Kominfo agar BGR dapat dukungan," kata Bima.
Dia mengatakan, perlu penyempurnaan "Smart City" untuk mewujudkan komponen yang disinkronisasikan apa yang dikonsepkan oleh pemerintah dengan kesiapan masyarakat. Upaya tersebut perlu disempurnakan, tidak hanya untuk mengurai kemacetan yang menjadi persoalan menahun tetapi juga untuk pelayanan lainnya.
Saat ini, lanjut dia, "Bogor Green Room" dikembangkan untuk "disaster management" yang akan menampilkan ketinggian air di Bendung Katulampa, identitas pohon-pohon lewat KTP, "smart energy" untuk mendeteksi marka penerangan jalan umum, mati lampu bisa dilacak, "smart tourism", "smart healty" dan "smarct school".
"Pemerintah Kota Bogor tidak mungkin sendiri mengembangkan teknologi ini, butuh dukungan semua pihak. Teknologi untuk efisiensi, transparansi dan mendorong partisipasi dari publik," kata Bima.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
