"Kita belum bersikap karena belum menjadi suatu keputusan dari pemerintah. Fungsi DPR itu menerima postur APBN dan menerima nota keuangan. Kalau pemerintah sudah putuskan, baru dibedah. Akan ambil sikap di situ. Apakah dana aspirasinya cocok, baru akan kita diskusikan dengan pemerintah," kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Langkah itu, kata dia, karena Fraksi PDIP adalah partai pendukung pemerintah.
"Kami ini partai pemerintah. Bagaimana kami menolak kalau pemerintah sudah mengusulkan. Wong kami partai pertama mengusung pemerintah. Namun sejauh ini, Fraksi PDIP belum melihat postur APBN tentang usulan pemerintah terhadap dana aspirasi ini," kata dia.
Ia mengatakan, Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) merupakan usulan dan permintaan dari masyarakat saat anggota DPR turun ke lapangan. Program ini, katanya, sebenarnya memberikan keuntungan bagi anggota dewan untuk mewujudkan dan merealisasikan janji-janji saat kampanye.
"Kalau bagi saya pribadi, ada dana atau program itu tentu sangat nyaman karena kita datang ke daerah pemilihan, ada yang dibawa. Bagi saya pribadi, itu perlu, nyaman dong. Iya toch," kata dia.
"Orang datang ke daerah, janji politik kita bsa terealisasi. Bisa santai dong kita. Karena kita turun ke pelosok, mengawasi ada jembatan yang rusak, apakah ada irigasi, ada mata air sungai. Kalau saya pribadi, sangat setuju dengan program tersebut," kata dia.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
