IPDN segera bentuk Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Bandung (ANTARA News) - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sedang menyiapkan pembentukan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

"Kami sedang mengkaji Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, tahun ini membahas dengan Perguruan Tinggi lainnya," kata Rektor IPDN Dr. Suhajar Diantoro, M.Si usai pelantikan 1.974 Praja Muda oleh Presiden Joko Widodo di kampus IPDN, Sumedang, Senin.

Ia menuturkan, IPDN baru memiliki dua fakultas yakni Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan.

Tujuan fakultas baru itu, kata dia, agar lulusan IPDN memiliki kemampuan tentang hukum tata pemerintahan seperti yang sudah dilakukan perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

"Fakultas baru nanti akan kami didik mereka supaya memiliki kemampuan dan wawasan dengan materi revolusi mental," katanya.

Ia menyampaikan bahwa lulusan IPDN merupakan sekolah yang menjalani lama pendidikan selama empat tahun dengan lulusan memiliki kompetensi.

Ia menyebutkan kompetensi yang dimiliki lulusan IPDN yakni akademik yang memiliki kemampuan sama dengan sarjana pemerinatahan lainnya.

Selanjutnya ilmu praktis di lapangan dengan mata pelatihan di kantor-kantor kecamatan, menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan dan menyusun APBD dan kompetensi empirik yang dibekali dengan praktek lapangan selama sebulan.

"Ada materi revolusi mental yang akan dilakukan IPDN, kita akan menambah modul pembelajaran yang berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan bapak Presiden," katanya.