Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, DPR harus bertindak tegas menyikapi kasus recall Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif oleh partainya Partai Bintang Reformasi (PBR) yang kedua pihak telah mempermainkan hal recall. "Zaenal kan sudah dipecat dari PBR, maka secara otomatis dia bukan anggota DPR. Kalau ditempatkan di Komisi I itu, dia mewakili parpol mana," katanya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, yang terjadi di PBR merupakan tindakan untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing, yakni Zaenal tidak mau mundur dari kepemimpinan DPR dan PBR yang menempatkan Zaenal Maarif di Komisi satu yang notabene telah direcall. "Baik itu Zaenal dan PBR telah mempermainkan lembaga partai dan DPR. Bagaimana jadinya lembaga DPR apabila partai politik tidak menegakkan aturan main di lembaga legislatif," ujarnya. Karena itu, menurut dia, DPR harus segera melakukan kocok ulang pimpinan DPR setelah kasus recall Zaenal agar tidak terjadi status quo. "Dengan ditariknya Zaenal ke Komisi I, maka jabatan pimpinan di DPR tidak bisa diganti oleh anggota PBR yang lain sebab pimpinan DPR itu dipilih berdasarkan satu paket," katanya. DPR juga harus siap menanggung risiko akibat kocok ulang tersebut dengan menerima siapa pun penganti Zaenal yang telah ditarik oleh Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi. Sementara itu, DPP PBR secara resmi memutuskan menarik Zainal Maarif dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI melalui rapat pleno DPP PBR yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Bursah Zarnubi pada Kamis (28/12/2006). Keputusan itu diambil setelah Zaenal melakukan poligami dengan Yenni Natalia Lodewijk dan partai juga menilai kinerja Zaenal buruk selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Zainal Maarif dinilai sangat jarang melakukan kunjungan kerja selama masa reses dalam rangka penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya di Sumatera Utara I dan sangat jarang berkoordinasi dengan DPP PBR serta tidak memperhatikan kepentingan partai.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007