Baleg DPR bentuk Panja bahas pengembangan Dapil

Kami tunjuk Ketua Panja Pak Totok Daryanto dan kami meminta masing-masing Kapoksi segera mengirimkan nama anggota Panja,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Legislasi DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja membahas lebih lanjut usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan, kata Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono.

"Kami tunjuk Ketua Panja Pak Totok Daryanto dan kami meminta masing-masing Kapoksi segera mengirimkan nama anggota Panja," katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis.

Ketua Panja Totok mengatakan Panja Baleg ini hanya akan membahas mengenai mekanisme dalam mengusulkan program pengembangan Dapil oleh anggota dewan.

Menurut dia, panja tersebut akan terdiri dari 32 orang anggota dan dirinya memberikan waktu kepada setiap anggota untuk mempelajari draf dari UP2DP yang telah dibentuk oleh tim yang dikepalai oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Masalah nominal tidak akan menjadi pembahasan di dalam panja Baleg DPR. Itu telah dilakukan oleh pimpinan DPR, Badan Anggaran, Menteri Keuangan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)," ujarnya.

Dia menjelaskan mekanisme dana tersebut, tiap legislator menerima masukan dari konstituennya lalu disampaikan kepada fraksi dan apabila diterima maka dilanjutkan ke Sidang Paripurna.

Menurut dia mekanisme siklus anggaran itu akan dibahas dengan Banggar DPR dan komisi-komisi terkait di DPR RI.

"Kalau mengusulkan jembatan yang nilainya ratusan miliar, itu tugasnya pemerintah daerah dan pusat. DPR menangani masyarakat di Dapil-nya seperti sekolah yang mau roboh dan ruangan yang perlu diperbaiki," katanya.

Totok menargetkan kerja Panja tersebut selesai pada 23 Juni mendatang dan peluang banyak perubahan draft tergantung dari anggota Panja.

Menurut dia, saat ini dari sisi draft sudah cukup sehingga tinggal menunggu pandangan anggota panja.

"Realisasi UP2DP akan disampaikan di Sidang Paripurna pada 25 Juni 2015," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit dan Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pagu anggaran untuk perealisasian UP2DP sebesar Rp20 miliar per anggota DPR.

Total perkiraan dana tersebut senilai Rp11,2 triliun yang akan diusahakan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.