Angelina diadopsi tanpa izin Kemensos

Kita dilewati, karena kalau orang asing mengadopsi anak Indonesia itu harus mengurus izin ke Kemensos.."

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan korban pembunuhan bernama Angeline (8) yang dikubur di belakang rumahnya di Bali, diadopsi oleh orangtua angkatnya tanpa izin Kementerian Sosial.

"Kita dilewati, karena kalau orang asing mengadopsi anak Indonesia itu harus mengurus izin ke Kemensos, lalu nanti Kemensos akan menyampaikan ke pengadilan untuk penetapan," kata Khofifah yang juga Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU (YTPSNU) Khadijah itu di Surabaya, Kamis.

Disela menghadiri wisuda siswa SMP Khadijah, Wonokromo, Surabaya yang dinyatakan lulus dari sekolah itu, ia mengemukakan hal itu menanggapi kasus Angeline yang dinyatakan hilang pada 16 Mei 2015, bahkan keluarga angkatnya juga menyebarkan brosur untuk mencari.

Namun, pada 10 Juni 2015, polisi menemukan jasad Angeline dikubur di halaman belakang kediaman orangtua angkatnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali.

Ditanya kemungkinan proses adopsi tidak ketat, ia menyatakan peraturan adopsi sebenarnya cukup ketat yakni proses adopsi antarsesama WNI cukup diurus di Dinas Sosial setempat, namun bila warga asing harus diproses ke Kemensos.

"Dalam kasus Angelina itu, orang tua asuh yang asing itu tidak mengurus izin ke Kemensos, jadi aturan main yang ada sebenarnya ketat, tapi tidak digunakan, karena itu Kapolda Bali harus meneliti dan mengusutnya," katanya.

Apalagi, informasi yang diterima Kemensos menyebutkan bahwa anak itu sering terlambat masuk sekolah dan ada indikasi anak itu dipekerjakan di kandang ayam. "Soal itu masih diverifikasi," katanya.

Selain kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan juga dialami orang dewasa, seperti orang yang dipasung. "Mereka bukan psikotik, tapi dipasung," kata Khofifah.

Oleh karena itu, ia mengatakan Kemensos telah mengadakan rakor untuk menyisir kebijakan di daerah yang tidak melindungi anak-anak dan orang dewasa dari kekerasan.

"Pemerintah memiliki keterbatasan untuk melindungi korban kekerasan itu, karena itu saya mendatangi sejumlah pesantren yang memiliki kepedulian untuk mengasuh korban kekerasan," katanya.

Menurut dia, ada banyak pesantren yang memiliki program mengasuh anak-anak terlantar, seperti di Sidogiri (Pasuruan), Malang, Kediri, dan sebagainya.

"Kalau ada pesantren yang mau membantu mereka, maka pemerintah akan membantu biaya jadup (jaminan hidup) untuk korban kekerasan yang ada di sekolah itu," katanya.