Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I, Farid Nugraha, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan, apabila bandara-bandara yang merugi tersebut diambil-alih Kementerian Perhubungan, akan mengurangi beban operasional perusahaan.
Terkait Bandara El Tari Kupang yang merupakan salah satu calon bandara akan diambil alih pengelolaannya, Farid mengatakan masih ada sengketa tanah dengan TNI AU.
Dia menjelaskan, awalnya Bandara Eltari Kupang diserahkan ke AP I untuk dikembangkan, namun pengembangannya sulit karena bandaranya bersatu dengan Pangkalan Udara TNI AU Eltari.
Banyak bandar udara komersial yang landas pacunya dipergunakan bersama TNI AU, yang kebanyakan dibangun terlebih dulu untuk kepentingan militer.
"Kami terhambat status lahan untuk pengembangan bandara, kami hitung sekitar tiga per empat lahannya milik TNI AU, karena itu kami siap kembalikan dan dukung rencana kementerian," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Humas Angkasa Pura II, Ahmad Syahir, yang akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan bandara yang dinilai tidak berkembang itu.
"AP II pemegang sahamnya pemerintah, prinsipnya kami akan ikut kebijakan pemerintah," katanya.
"Kami terhambat status lahan untuk pengembangan bandara, kami hitung sekitar tiga per empat lahannya milik TNI AU, karena itu kami siap kembalikan dan dukung rencana kementerian," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Humas Angkasa Pura II, Ahmad Syahir, yang akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan bandara yang dinilai tidak berkembang itu.
"AP II pemegang sahamnya pemerintah, prinsipnya kami akan ikut kebijakan pemerintah," katanya.
Calon bandara yang akan dikelola dengan skema badan layanan umum di bawah operasi Kementerian Perhubungan, di antaranya Bandara El Tari Kupang, Bandara Silangit Sumatera Utara dan Bandara Supadio Pontianak.
Pewarta: Juwita Rahayu
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
