Dengan relawan Jokowi, Luhut bicarakan realokasi BBM

Solo (ANTARA News) - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan membicarakan soal realokasi subsidi BBM kepada lebih dari 2.000 relawan Jokowi yang hadir di Solo untuk menghadiri acara pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo.

Menurut Luhut, di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Rabu, sebelum realokasi BBM, subsidi BBM yang tidak berkeadilan membuat jurang antara yang kaya dan miskin makin melebar.

"Di mana 20 persen rakyat terkaya menikmati 51 persen subsidi BBM, sedangkan 20 persen rakyat miskin hanya menikmati 7 persen subsidi BBM, artinya subsidi BBM tidak berkeadilan karena sebagian besar hanya dinikmati orang kaya," kata Luhut.

Diskusi Relawan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan dilakukan sekitar pukul 14.00-15.10 WIB, dan dihadiri lebih dari 2000 relawan .

Luhut mengatakan, sesudah relokasi subsidi BBM, realokasi BBM dapat digunakan untuk program produktif pengentasan kemiskinan.

"Selain untuk memperbaiki postur distribusi kesejahterahan agar berpihak pada rakyat miskin dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berkeadilan," katanya.

Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mendukung pernyataan Luhut karena realokasi subsidi BBM memungkinkan dana hasil realokasi itu digunakan untuk membiayai program produktif dan pengentasan kemiskinan.

"Sementara realokasi subsidi BBM sebesar Rp211,3 triliun diarahkan pada belanja pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp113,9 triliun," katanya.

Sedangkan belanja daerah tertinggal sebesar Rp34,7 triliun kedua ini sebagai program prioritas pemerintah.

Untuk PU sebesar Rp33,3 triliun, pendidikan Rp7,1 triliun (Kartu Indonesia Pintar), perhubungan Rp21 triliun, sosial Rp9,3 triliun, pertanian Rp16,9 triliun (swa sembada tangan), kesehatan Rp 2,7 triliun (Kartu Indonesia Sehat), kelautan Rp3,8 triliun (patroli kapal ilegal fishing), dan lain-lain untuk 80 kementerian/ lembaga sebesar Rp19,8 triliun.

Di luar itu, pemerintah masih menganggarkan Rp4,3 triliun untuk subsidi non energi, subsidi listrik Rp4,5 triliun, subsidi bunga hutang Rp3,8 triliun, dan lain-lain Rp18,2 triliun.