Bandung (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Moeldoko enggan mengomentari surat Presiden Joko Widodo kepada DPR soal panglima baru TNI yang berisi penunjukkan Staf TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai penggantinya.

“Ya itu keputusan presiden, itu hak prerogatif beliau,” katanya kepada ANTARA News di sela kunjungan kerja di Sekolah Calon Perwira TNI AD, Bandung, Rabu.

Dia menjelaskan, kata ‘dapat’ dalam pergiliran kepemimpinan TNI itu bukan berarti harus. "Ini semua hak prerogatif presiden," kata dia.

Moeldoko —alumnus Akademi Militer 1981— akan pensiun Agustus nanti dan DPR akan segera memasuki masa reses bulan ini.

Kemarin siang (9/6), Moeldoko mendadak dipanggil ke Istana Merdeka untuk menemui Jokowi, seusai meresmikan Komando Pasukan Khusus Gabungan TNI, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

"Pembicaraan kemarin tidak menyinggung masalah penggantian panglima TNI,” aku Moeldoko.

Semula, publik memperkirakan panglima baru TNI akan berasal dari TNI AU dan waktu penyerahan nama calon pejabat baru ini akan dilaksanakan setelah Lebaran.

Sesuai kelaziman, Nurmantyo yang bekas komandan Komando Pendidikan TNI AD akan diuji kelayakan dan didengarkan visi dan misi oleh Komisi I DPR.

Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015