Kapolri mutasi sejumlah pejabat utama Polda Kepri

Benar, kami sudah menerima TR (telegram rahasia) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengenai hal itu."

Batam (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memutasi sejumlah perwira utama jajaran Polda Kepulauan Riau melalui dua Surat Telegram Rahasia No:ST/1243/2015 dan No:ST/1243/2015 tertanggal 5 Juni 2015.

"Benar, kami sudah menerima TR (telegram rahasia) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengenai hal itu," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Riau (Kepri), AKBP Hartono di Batam, Senin.

Suarat Telegram Kapolri No:ST/1242/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kepri, Kombes Pol Cahyono Wibowo dimutasi dan diangkat dalam jabatan baru Sebagai Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri.

Posisinya di Polda Kepri akan digantikan oleh Kombes Pol Adi Karya Tobing yang sebelumnya bertugas di Kabagbindik Sespimma Sespim Polri Lemdikpol.

Selanjutnya berdasarkan Telegram Kapolri No:ST/1243/2015 tertanggal 5 Juni 2015, Kombes Pol Sutardjo, yang awalnya menjabat Irwasda Polda Kepri dingkat dalam jabatan baru sebagai Kabagrehabpers Divpropam Polri.

Posisi Kombes Pol Sutardjo akan digantikan oleh Kombes Pol Gusti Ketut Gunawa dari Auditor Itwil V Itwasum Mabes Polri.

Sementara itu Kapolres Karimun AKBP Suwondo Nainggolan dimutasi dan diangkat jabatan baru sebagai Wakapolresta Barelang, Kota Batam, Polda Kepri yang kosong setelah pejabat sebelumnya diangkat menjadi Dir Intelkam Polda Kepri.

Suwondo yang menjabat Kapolres Karimun sekitar tujuh bulan digantikan oleh AKBP I Made Sukawijaya yang sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri.

Hartono mengatakan, sebelumnya pada 13 Mei 2015 Kapolri juga memutasi sejumlah perwira menengah Polda Kepri bersama dengan perwira Polda lainnya.

Perwira Polda Kepri yang dimutasi adalah Kepala Biro (Karo) SDM, Karo Ops Polda Kepri, Wakapolresta Barelang, Kapolres Bintan, dan Dir Intel Polda Kepri.

Telegram Rahasia (TR) tersebut bernomor ST/1065/V/2015 dan ST/1067/V/2015 yang ditembuskan ke Menko Polhukam Gubernur Lemhannas, Kepala BIN dan Kepala BNN.