DPR dukung Indonesia-Sudan tingkatkan kerja sama

Diharapkan ke depan hubungan kerja sama Indonesia-Sudan bisa lebih baik dan didukung parlemen kedua negara,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Sudan dan menyambut baik keinginan Parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama.

"Diharapkan ke depan hubungan kerja sama Indonesia-Sudan bisa lebih baik dan didukung parlemen kedua negara," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Fahri saat berada di Sudan dalam kunjungan muhibah untuk memenuhi undangan Parlemen Sudan yaitu dalam rangka pelantikan parlemen baru pada 1 Juni 2015.

Delegasi DPR RI dipimpin oleh Fahri Hamzah didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar serta sejumlah anggota DPR lainnya.

Fahri mengatakan untuk meningkatkan kerja sama antara parlemen Indonesia dan Sudan, maka perlu dilakukan pelembagaan.

Hal itu menurut dia diperlukan agar tetap terpelihara dalam memori bahwa Indonesia dan Sudan memiliki hubungan khusus.

"Menurut UU MD3, setiap anggota DPR memiliki kewajiban meningkatkan kerja sama antarparlemen, secara khusus memfokuskan peningkatan kerja sama antarparlemen di negara-negara Islam," ujarnya.

Menurut Fahri, dalam hubungan antara Indonesia dan Sudan terdapat tiga level komunikasi yang perlu dibangun. Pertama, DPR dan Pemerintah Indonesia akan segera mengucapkan selamat atas pelantikan parlemen dan pelantikan presiden Sudan keesokan harinya.

Kedua, peningkatan hubungan business to business yang sudah menunjukkan kemajuan. Ketiga, hubungan antarmanusia atau antarrakyat yang merupakan hal yang paling mendasar.

Politikus PKS itu mencontohkan soal kemungkinan dikuatkannya kerja sama parlemen untuk mendukung perdagangan kedua negara di bidang produk pertanian, peternakan, dan kehutanan.

Dia mengatakan delegasi DPR RI akan memberikan dorongan pada Pemerintah RI agar bisa menindaklanjuti potensi itu, termasuk mengatasi hambatan yang ada.

"Sebagai contoh, ternak dari Sudan pernah terhambat impornya ke Indonesia karena isu penyakit mulut dan kuku," katanya.

Karena itu, menurut dia, DPR RI akan mendorong agar sertifikasi sehat terhadap ternak dari Sudan mendapatkan prioritas, sehingga persoalan dapat dituntaskan.

Wakil Ketua BKSAP Rofi Munawar mengusulkan antara DPR RI dan parlemen Sudan dibentuk lajnah-lajnah untuk menjalin kerja sama yang lebih konkret.

Lajnah itu meliputi kerja sama antara Komisi Luar Negeri, kerja sama di bidang Peternakan, Pertanian dan Kelautan, kerja sama di bidang Teknologi dan kerja sama di bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan.

"Kerja sama dalam berbagai bidang ini yang akan segera kita tindaklanjuti," katanya.

Dalam pertemuan pendahuluan pada 31 Mei 2015, delegasi DPR RI diterima oleh Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Sudan Mohamed Youssef Abdalla.

Dalam pertemuan itu, delegasi DPR RI menerima penjelasan dari Mohamed Youssef tentang mekanisme pemilihan ketua parlemen Sudan.

Ketua parlemen dipilih setelah pelantikan, diteruskan dengan pemilihan ketua-ketua komisi dalam parlemen seminggu kemudian.

Mohamed Youssef juga menyampaikan keinginan parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama.

Hal itu, menurut dia, merupakan tindak lanjut dari peringatan Kongres Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, pada akhir April lalu.

Selain itu Parlemen Sudan menyambut baik MoU kerja sama dengan DPR RI, yang akan ditindaklanjuti setelah pelantikan parlemen baru.