AS gandeng Jepang dalam pertahanan siber

Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat akan memperluas payung pertahanan sibernya dengan merangkul sekutunya di Asia, Jepang, untuk mengatasi ancaman dari serangan online terhadap pangkalan militer dan infrastruktur seperti jaringan listrik.

"Kami mencatat tingkat pertumbuhan kecanggihan para pelaku dunia maya sangat berbahaya, termasuk perlaku yang 'disponsori' negara dan non-negara," kata kedua negara dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh U.S.-Japan Cyber Defense Policy Working Group, seperti dilansir Reuters.

Keamanan siber merupakan kunci di mana Jepang dan Amerika Serikat memperdalam kemitraan militer mereka di bawah perjanjian keamanan baru yang dirilis pada April lalu.

Kemitraan militer tersebut juga akan mengintegrasikan sistem pertahanan rudal balistik kedua negara, selain memberikan peran keamanan yang lebih besar bagi Tokyo di Asia, seiring dengan tumbuhnya kekuatan militer Tiongkok.

Sementara Amerika Serikat investasi besar-besaran dalam membangun kekuatan untuk melawan dan membalas serangan online, Jepang, yang menjadi "kontingen" Asia terbanyak di militer AS, dinilai lambat dalam pertahanan siber.

Unit pertahanan siber militer Jepang memiliki sekitar 90 anggota, jauh lebih kecil dibandingkan Pentagon yang memiliki lebih dari 6.000 orang, kata pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang berusaha mengejar ketinggalan karena sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2020 di Tokyo, dan karena meningkatnya serangan siber.

Dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, kementerian pertahanan Jepang berjanji "berkontribusi dalam upaya mengatasi berbagai ancaman siber, termasuk terhadap infrastruktur dan layanan Jepang yang digunakan oleh Japan Self-Defense Forces and U.S. Forces."

Menteri Pertahanan AS Ash Carter, yang bertemu Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani di Singapura, berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategi militer siber April lalu dengan menekankan pada kemampuan untuk membalas dengan senjata siber.

Hal tersebut untuk mencegah datangnya serangan siber terhadap perusahaan-perusahan, seperti kasus serangan siber Sony Pictures Entertainment tahun lalu, di mana AS menuding Korea Utara dibalik serangan tersebut.

Kementerian Pertahanan Tiongkok berpendapat bahwa strategi baru tersebut justru akan memperburuk ketegangan keamanan internet. Tiongkok sendiri sering dituduh AS terlibat dalam serangan siber, namun Tiongkok menyangkal tuduhan tersebut, demikian Reuters.