"Tim koordinasi raskin kan ada di tiap kabupaten/kota. Mereka ini harus memastikan raskin di wilayahnya aman sebelum sampai di titik penerima," katanya di Semarang, Minggu, usai inspeksi mendadak stok beras raskin di Gudang Randugarut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional I Semarang.
Khofifah menjelaskan Kementerian Sosial memang selaku kuasa pengguna anggaran, sedangkan pengadaan raskin merupakan ranah Perum Bulog sampai pendistribusian.
"Sebelum diantarkan dari titik terdistribusi ke titik pembagian, tim koordinasi raskin harus memastikan. Misalnya, ini beras untuk wilayah saya, pastikan kelayakannya," katanya.
Proses distribusi sampai ke titik pembagian, kata dia, merupakan ranah pemerintah kabupaten/kota yang harus bertanggung jawab memastikan kelayakannya sebelum sampai ke rumah tangga sasaran.
Dia mengakui pernah suatu kali menemukan raskin di gudang Bulog yang tidak layak konsumsi, seperti berkutu, bulirnya pecah terlalu banyak, dan memiliki kandungan kerikil cukup banyak.
"Pada posisi itu, kami komunikasikan ke Direktur Utama Perum Bulog. Bulog minta kalau ada raskin tidak layak konsumsi tolong dikembalikan ke gudang dan akan memusnahkannya," katanya.
Persoalannya, kata dia, apabila raskin yang tidak layak konsumsi itu ternyata sudah sampai ke tangan rumah tangga sasaran, mereka akan kesulitan mengembalikan ke Bulog.
Khofifah mengimbau tim koordinas raskin kabupaten/kota mengecek ke gudang Bulog di wilayah masing-masing, sekaligus memastikan raskin yang akan dibagikan itu layak untuk dikonsumsi.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
