Pengamat: konstelasi politik berubah dengan islah Golkar

Pasti ada perubahan setelah ini, JK kan dulu betul-betul menarik diri dari Golkar karena terkait dengan perjanjiannya dengan Jokowi...

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai susunan atau konstelasi politik akan berubah dengan islahnya Partai Golkar melalui mediasi yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu petang.

"Islah Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie melalui mediasi Jusuf Kalla ini saya lihat menarik karena akan merubah peta konstelasi politik," kata Hendri saat dihubungi, Sabtu.

Dengan Kalla yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu berhasil memediasi kedua kubu yang dilanda perseteruan kepengurusan partai beberapa waktu lalu, Hendri mengatakan Wapres yang akrab dipanggil JK tersebut cukup memberi pesan bahwa dirinya masih memiliki pengaruh.

Lebih lanjut, Hendri mengatakan perubahan konstelasi tersebut juga karena dipengaruhi posisi JK yang saat ini menjabat sebagai wakil dari Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja.

"Seharusnya yang mendamaikan Golkar itu tokoh senior Golkar diluar pemerintahan misalnya Akbar Tandjung karena Akbar tokoh diluar pemerintahan," katanya.

Selain itu, Hendri juga mengatakan beberapa waktu kedepan yang akan ada perubahan entah sikap atau apapun yang datangnya dari JK sendiri atau lingkungannya.

"Pasti ada perubahan setelah ini, JK kan dulu betul-betul menarik diri dari Golkar karena terkait dengan perjanjiannya dengan Jokowi saat akan maju menjadi Wapres, tapi dengan peran dia mendamaikan Golkar ini bisa menandakan kostelasi politik yang berubah," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Antara, kesepakatan bersama tentang keikutsertaan Partai Golkar pada Pilkada serentak tersebut yaitu pertama setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang bisa diusulkan pada Pilkada serentak tahun 2015.

Kedua, setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan pilkada serentak tahun 2015 baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk pendaftaran calon kepala daerah yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015, usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua ketua umum dan Sekjen masing-masing kubu yang disaksikan langsung Wapres Jusuf Kalla.