Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih menunggu kepastian dari PT Bakrie & Brothers mengenai sumber cadangan dan pembeli gas sebelum menjalankan proyek pembangunan pipa gas Kalimantan Timur (Kaltim)-Jawa Tengah (Jateng). "Jika Bakrie tidak bisa meyakinkan pemerintah mengenai sumber gas dan pembelinya maka proyek tidak bisa jalan," kata kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers awal tahun 2007, di Jakarta, Senin dinihari. Ia mengatakan, pemerintah memberi kesempatan selama satu tahun bagi Bakrie, sebagai pemenang tender hak khusus pembangunan pipa transmisi gas Kaltim-Jateng, untuk segera memulai proses konstruksinya. Tenggat waktu itu dihitung dari pengumuman pemenang tender oleh Badan pengatur Hilir (BPH) Migas pada Juli 2006. Namun Purnomo menegaskan, kepastian soal sumber gas dan pembelinya harus segera disampaikan oleh Bakrie secepatnya karena hal itu sangat penting agar masalahnya bisa jelas dan tidak ada kekhawatiran dari para konsumen gas maupun masyarakat di Kalimantan. Ia mengakui, proyek tansmisi gas Kaltim-Jateng itu memang masuk dalam rencana pemerintah. "Namun pemerintah juga tidak akan memaksakan proyek itu harus jalan `at all cost` (dengan semua resiko dan biaya yang harus ditanggung)," katanya. Purnomo lalu memberi contoh mengenai proyek pengembangan gas Tangguh di Papua oleh kontraktor migas BP Inggris. Proyek tersebut baru disetujui setelah ada kepastian pembelinya walaupun harus menunggu lebih dari 20 tahun. PT Bakrie Brothers ditetapkan sebagai pemenang hak khusus pembangunan pipa transmisi gas Kaltim-Jateng senilai 1,26 miliar dolar AS oleh BPH Migas, pada Juli 2006. Bakrie mengalahkan dua pesaingnya yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Barata Indonesia. Proyek pipanisasi gas Kaltim-Jawa Tengah semula ditawarkan dalam Forum Infrastruktur I pada Januari 2005. Sebelum dimasukkan dalam proyek infrastruktur nasional, pipanisasi gas Kaltim-Jawa Tengah menjadi rencana pengembangan proyek pipanisasi PT Perusahaan Gas Negara. Menyusul krisis pasokan gas industri di Jawa tahun lalu, pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan proyek tersebut. Proyek pipanisasi sejauh 1.200 kilometer tersebut akhirnya ditenderkan. Pelaksanaan tender sempat tertunda sampai beberapa bulan karena ada perbedaan pendapat antara departemen terkait atas proyek tersebut. Departemen ESDM menyatakan, keekonomian proyek perlu dipastikan dulu, terutama untuk cadangan gasnya mengingat pemerintah masih terikat kontrak ekspor gas alam cair dengan sejumlah negara di Asia, terutama Jepang. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga nasib pabrik gas alam cair (LNG) di Kaltim yang bakal terbengkalai jika gas dibawa ke Jawa dengan pipa. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
