Pimpinan DPR RI gelar dengan BPK untuk audit KPU

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pimpinan Komisi II dan III DPR RI terkait rencana audit kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam rapat konsultasi tersebut, pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan didampingi oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Sedangkan dari pimpinan Komisi II DPR RI terlihat Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria. Dari BPK dihadiri oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna.

"Kami sampaikan pertemuan konsultasi ini disepakati sebelum BPK melakukan audit terhadap KPU. BPK meminta pimpinan DPR RI untuk menyampaikan informasi secara rinci atas data-data pendukung, mendengarkan aspirasi dari Komisi II dan III," kata Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Tentunya dalam hal ini, Rapat Konsultai ini juga berdasarkan surat permohonan dari pimpinan Komisi II kepada pimpinan DPR. Dan hasil rapat koordinasi pimpinan DPR RI, disepakati untuk meneruskan dari apa yang disampaikan permohonan Komisi II

"Dari penjelasan Ketua Komisi II DPR RI, rencana untuk mengaudit KPU sudah melalui tahapan rapat internal Komisi II DPR RI dan itu sudah melalui prosedur dan perundang-undangan karena hal ini penting mengingat isu terkini menyangkut masalah KPU, pilkada serentak, ini menjadi hal yang sangat sensitif sehingga dalam kontek permohonan audit dari Komisi II DPR RI kepada KPU semata-mata keinginan agar menjaga pelaksanaan pilkada serentak ini supaya betul-betul aman, tertib lancar dan sesuai dengan kaidah dan UU yang telah disepakati," kata Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Selain itu, rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi II, III dan BPK ini juga untuk membahas masalah anggaran kemananan yang akan dilakukan oleh Polri.

"Ada beberapa pertimbangan sampai dibutuhkan suatu jaminan dari pelaksanaan pra pilkada, saat pelaksanaan pilkada itu sendiri maupun pasca pilkada serentak dan juga faktor petimbangan keamanan dari pelaksanaan pilkada agar aman, tertib dan sesuai dengan UU. Dari Komisi III DPR RI masih ada ketidakpastian soal keamanan dalam pelaksanaan pilkda setrentak. Perlu kami sampaikan perlu ada jaminan keamanan pilkada serentak agar dialokasikan masalah anggaran/dana keamanan," kata Taufik.