Legislator: mantan aparat bisa pimpin lembaga sipil

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai mantan aparat TNI/Polri bisa menjabat sebagai pimpinan lembaga sipil seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Tentunya TNI non aktif tidak masalah asalkan memiliki kriteria tertentu," kata Hendrawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Hendrawan menegaskan pejabat pemerintah setingkat eselon satu harus memiliki keberanian yang teruji, kejujuran, kompeten dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk itu, menurut Hendrawan, seleksi terbuka calon pimpinan KPK maupun Direktur Jenderal Bea Cukai idealnya dapat dioptimalkan dengan menggaet mantan aparat TNI/Polri.

Hendrawan juga meminta agar tidak ada upaya mendiskreditkan aparat TNI/Polri yang ingin mengisi posisi strategis pada satu lembaga pemerintahan.

"Jangan terbiasa mendikotomi hal seperti itu sehingga tidak mencari titik terbaik untuk pimpinan pada suatu lembaga," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menambahkan isu peranan dwi fungsi TNI kembali menguat terutama untuk jabatan yang berdekatan dengan hukum seperti KPK.

Namun, lanjut dia, tidak masalah apabila proses seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan KPK maupun Direktur Jenderal Bea dan Cukai, melibatkan unsur TNI/Polri dengan syarat yang bersangkutan mengajukan pensiun dini terlebih dahulu.

Saat ini sedang dilakukan proses seleksi terbuka calon pimpinan KPK serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang sedang lowong karena masa jabatan dari pejabat sebelumnya yang segera atau telah berakhir.

Proses seleksi terbuka untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai bahkan sedang mendekati tahap akhir seleksi, yaitu wawancara dengan Menteri Keuangan, yang hasilnya segera diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Namun, dari enam peserta yang mengikuti tahapan wawancara dengan Menteri Keuangan tidak ada yang berlatar belakang dari TNI/Polri karena telah gagal dalam proses seleksi sebelumnya.

Padahal sejumlah nama dari TNI/Polri telah mengikuti seleksi ini antara lain Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Johny Mangasi Samosir dan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Meris Wiryadi.