Presiden menilai pembangunan infrastruktur perbatasan penting

Pengelolaan keutuhan wilayah dan penegakan kedaulatan NKRI, pertahanan dan keamanan nasional serta pendayagunaan sumber daya alam dan pemerataan pembangunan, menjadi perhatian khusus Presiden RI,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menilai pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan hal yang penting.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers kepada wartawan melalui pesan per telepon selular yang diterima di Jakarta, Kamis malam menjelaskan pengelolaan kawasan perbatasan merupakan salah satu kunci memajukan Indonesia.

"Pengelolaan keutuhan wilayah dan penegakan kedaulatan NKRI, pertahanan dan keamanan nasional serta pendayagunaan sumber daya alam dan pemerataan pembangunan, menjadi perhatian khusus Presiden RI," kata Tjahjo yang juga mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sangihe Sulawesi Utara.

Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian juga pada upaya membangun daya saing warga masyarakat di perbatasan untuk dapat mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga dan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan wilayah Indonesia.

"Pengelolaan perbatasan negara dan dimensi pembangunan kawasan perbatasan meliputi 187 kecamatan di 64 kabupaten menjadi perhatian utama pembangunan nasional tahun 2015," katanya.

Tjahjo menilai kondisi di sejumlah wilayah perbatasan memerlukan perhatian serius karena keterbtasan infrastruktur.

"Nawacita Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam NKRI dan pengembangan kawasan perbatasan," katanya.

Mendagri memaparkan saat mendampingi Presiden yang mengunjungi Sangihe, terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

"Permasalahan perbatasan Kepulauan Sangihe antara lain regulasi border trade agreement Indonesia-Filipina tahun 1974 sudah tidak relevan perlu ditinjau kembali (dengan-red) maraknya ilegal fishing dan adanya warga Indonesia yang tidak tercatat menetap di wilayah Filipina khususnya di Pulau Balut dan Pulau Sanggani Filipna," paparnya.

Mendagri mengatakan perlu dilakukan intervensi program perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan percepatan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur yang lebih memadai.

"Bapak Presiden menaruh perhatian khusus kawasan perbatasan tersebut baik di Kaltim, Sulut, Kaltara, Papua dan NTT," kata Mendagri.