"Gak ada pertemuan hari ini atau malam nanti," kata Idrus saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Idrus mengatakan pertemuan kedua kubu baru dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan itupun masih sendiri-sendiri yang hasilnya adalah rekomendasi islah. Namun, kata Idrus rekomendasi yang disampaikan oleh mediator yang juga mantan Ketua Umum Golkar tersebut belum disetujui.
"Kemarin itu kita baru memberi paraf atas rekomendasi dari pak JK. Kemungkinan sabtu pekan ini akan ditanda tangani dan tempatnya nanti kita atur," ujar Idrus.
Terkait dengan pandangan Kubu Agung Laksono (AL) yang mengatakan bahwa upaya islah sebagai perjanjian politik agar partai berlambang pohon beringin tersebut mengikuti pilkada serentak tahap pertama bulan Desember mendatang, Idrus menegaskan bahwa ada aturan yang harus diikuti kedua belah pihak.
"Jika dibilang islah ini hanya islah-islahan ya terserah mereka maunya apa yang penting ada aturannya," kata Idrus.
Ketika ditanya aturan mana yang dimaksud oleh Idrus, ia mengatakan semua aturan harus diikuti seperti PKPU, Undang-Undang Pilkada dan Partai Politik dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan hasil Munas Ancol sebagai pegngurus sah Golkar. "Ya semua aturan itu, masa kita pilih-pilih aturan," ucapnya.
Sebelumnya dikabarkan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono, Senin malam, mengatakan pekan ini Wakil Presiden, Jusuf Kalla, akan mempertemukan dia dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), di Jakarta.
"Dalam pekan ini, antara Rabu atau Kamis, akan diadakan penandatanganan secara formal di Kantor DPP Partai Golkar. Ada Pak JK juga. Pokoknya, nanti dalam pilkada tidak lagi mengenal kubu ARB atau kubu Agung, tetapi satu kubu, Golkar," kata Laksono, usai bertemu Kalla, di Jakarta Pusat, Senin malam (25/5).
Kata dia, dalam pertemuan dia dengan Ical itu akan dibahas kesepakatan bersama kedua belah pihak, terutama menentukan kader calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada Desember mendatang.
Ia menjelaskan nama-nama kader yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti adalah yang sudah disepakati kedua belah pihak.
"Ditetapkan juga antara lain kesepakatan nama-nama yang akan dilaporkan ke KPU adalah yang diusung DPP Partai Golkar, yang dalam hal ini diakui KPU berdasarkan UU Pilkada dan UU Parpol," tambahnya.
Kendati demikian, ketika akan dikonfirmasi, Agung Laksono tidak menjawab pesan singkat yang dikirimkan wartawan. Ketika dihubungi beberapa kali, Agung hanya mengangkat panggilan satu kali dan ketika ditanya mengenai pertemuan tersebut tidak ada tanggapan berarti dari pembicaraan kurang dari satu menit tersebut, hanya "Waduh," kata yang dilontarkannya dan setelahnya pembicaraan tiba-tiba terhenti.
Hingga berita ini diturunkan panggilan kepada telepon selular Agung belum juga dijawab oleh yang bersangkutan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
