Dalam penjelasan kepada pers di Jakarta, Kamis, Arum Sabil mengemukakan bahwa keputusan Menteri BUMN tersebut merupakan kebijakan yang tepat. Dalam hal ini urusan gula akan ditangani PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sedangkan Bulog fokus pada urusan beras sehingga kebijakan itu tidak akan memberi ruang bagi mafia gula.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengemukakan hal itu menyusul adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan HPP gula kristal putih, dari sebesar Rp8.500,00 per kilogram menjadi Rp8.900,00/kg yang berarti naik sebesar Rp400,00/kg.
Pengumuman kenaikan HPP gula tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan keputusan lengkap kebijakan itu dibacakan oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dalam dialog dengan petani tebu dan masyarakat di Pabrik Gula (PG) Gempolkerep, Kabupaten Mojokerto, Jatim, 21 Mei 2015.
Presiden kemudian menugasi Menteri BUMN agar mengamankan HPP gula baru itu. Selanjutnya, Menteri BUMN menugasi PT PPI untuk membeli gula petani dengan harga Rp8.900,00/kg. Dalam kaitan ini PT PPI berperan sebagai pemegang stok nasional untuk menjaga stabilitas harga gula, terutama harga di tingkat petani.
Perseroan Terbatas PPI itu sendiri adalah BUMN yang bergerak di bidang ekspor, impor, dan distribusi produk, baik produk industri (termasuk produk pertanian) maupun produk konsumer (termasuk produk makanan dan minuman).
Menurut Ketua Umum APTRI, para petani tebu secara psikologis merasa bangga karena pengumuman kenaikan HPP gula secara langsung oleh Presiden.
Di sisi lain, pihak APTRI juga merasa bersyukur bahwa apa yang diperjuangannya ternyata ditanggapi positif oleh Pemerintah.
"Baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah, pengumuman HPP gula dilakukan secara langsung oleh Presiden," kata pimpinan APTRI yang juga Koordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari) itu.
Ia juga mengapresiasi Menteri BUMN yang sering blusukan dan menyempatkan diri berdialog dengan para petani gula di berbagai daerah serta mengunjungi pabrik-pabrik gula, bahkan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun untuk kepentingan revitalisasi pabrik-pabrik gula.
"Kinerja Bu Rini (Menteri BUMN, red.) bagus. Maka, saya sangat prihatin adanya orang-orang tertentu yang menyudutkan dan menyerang beliau hanya karena kepentingan politis," kata Arum Sabil yang juga aktif sebagai pengurus di Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) itu.
Pewarta: Aat Surya Safaat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
