Separuh KPU di Jatim belum terima anggaran

Ngawi (ANTARA News) - KPU Provinsi Jawa Timur mencatat separuh KPU di daerahnya belum menerima anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 pada 9 Desember mendatang.

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, Rabu, mengatakan, meski nota perjanjian hibah daerah (NPHD) telah ditandatangani, namun anggaran yang telah disepakati itu belum juga cair.

"Belum cairnya anggaran untuk Pilkada serentak itu tidak hanya terjadi di daerah Ngawi, namun juga terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur," ujar Dewita Shinta saat melakukan kunjungan kerja di KPU Ngawi.

Pihaknya tidak memungkiri, kondisi tersebut dapat mengancam jalannya tahapan Pilkada Ngawi 2015 yang saat ini sudah mulai berlangsung.

Kondisi tersebut terkadang membuat anggota dan kesekretariatan KPU di daerah yang akan menghadapi Pilkada menggunakan dana talangan dan juga harus berutang untuk membiayai kegiatan selama ini.

Sesuai jadwal, ada 19 kota/kabupaten di Jawa Timur yang pada 9 Desember 2015 akan menggelar pilkada serentak. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya belum menerima dana pilkada.

Dalam kunjungannya tersebut, selain membahas soal anggaran, pihaknya juga membahas permasalahan lain yang mungkin dihadapi oleh komisioner KPU di daerah. Di antaranya tentang regulasi dan juga tahapan.

Sementara, menanggapi molornya pencairan dana Pilkada, Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan hal itu disebabkan karena lambatnya regulasi dari pusat.

"Selain itu, juga akibat belum adanya kesesuaian pandangan dalam satuan harga dari rincian yang diajukan KPU ke Pemkab Ngawi," kata Bupati Budi Sulistyono.

Pihaknya berjanji akan segera mencairkan dana yang akan digunakan untuk keperluan Pilkada Ngawi. Yakni untuk KPU sebesar Rp24 miliar dan Panwaslu sebesar Rp4 miliar.