Menkopolhukam: sebagian pengungsi rohingya dari Bangladesh

Pengungsi terdiri dari dua kelompok. Pertama pengungsi Rohingya dari Myanmar, kedua adalah pencari kerja dari Bangladesh,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan sebagian pengungsi etnis Rohingya yang berada di wilayah Indonesia di Aceh bukan dari Myanmar melainkan dari Bangladesh.

"Pengungsi terdiri dari dua kelompok. Pertama pengungsi Rohingya dari Myanmar, kedua adalah pencari kerja dari Bangladesh," kata Tedjo Edhy kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Tedjo mengatakan pengungsi yang berasal dari Bangladesh tersebut telah diakui oleh pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menyatakan akan meminta pulang dan menerima kembali pengungsi yang berasal dari negara tersebut.

Menurut Tedjo, dari sekitar 1.800 pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Indonesia di Aceh, sudah ada sekitar 800 pengungsi yang telah terdeteksi berasal dari Bangladesh.

Tedjo mengatakan Presiden Joko Widodo sendiri telah menginstruksikan untuk menyelesaikan permasalahan bantuan untuk pengungsi Rohingya dalam waktu paling lambat satu tahun.

Salah satu permasalahan yang diupayakan tidak terjadi akibat interaksi antara pengungsi dengan warga Indonesia adalah kecemburuan sosial yang muncul di kalangan warga setempat.

"Para pengungsi itu dibantu dengan dana yang bukan berasal dari Indonesia. Masyarakat kita juga ada yang miskin. Jangan sampai ada pemahaman bahwa pengungsi yang menganggur saja dibantu, kok mereka yang warga Indonesia tidak," tuturnya.

Salah satu cara yang sedang dipikirkan untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang mungkin muncul adalah memisahkan para pengungsi dengan warga setempat.

"Pemerintah sedang menganalisis untuk menempatkan mereka di suatu tempat yang hanya ditempati oleh komunitas mereka. Tidak harus di pulau terpisah. Bisa saja di area sendiri yang terpisah," katanya.

Mengenai lokasi yang akan digunakan untuk menampung para pengungsi dari Rohingya, Tedjo mengatakan masih perlu dibicarakan dengan pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat pengungsi.