Batam (ANTARA News) - Terlantarnya jamaah Indonesia yang menjalankan ibadah haji di Arafah disebabkan monopoli negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dien Syamsudin, di Batam, Minggu. "Seharusnya pelaksanaan ibadah haji melibatkan masyarakat dan ormas (organisasi masyarakat) Islam," katanya. Ia mengatakan keterlibatan ormas Islam dan masyarakat umum dapat meminimalisir tidak profesionalnya pelaksanaan ibadah haji. Menurut Dien, perlu diadakan tender dalam pelaksanaan ibadah haji, agar profesionalitas dapat terukur dan dipertanggungjawabkan. "Diadakan tender secara terbuka, biar transparan," katanya. Jamaah haji Indonesia kesulitan memperoleh bahan makanan akibat katering asal Arab Saudi yang disewa pemerintah terlambat mengantarkan konsumsi kepada puluhan ribu warga Indonesia itu. Sebanyak 150 ribu warga Indonesia yang terlantar di Arafah berasal dari maktab 39. Maktab tersebut terdiri dari jemaah asal Embarkasi Batam, Padang, Medan, Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah yang juga pengarah panitia pelaksana ibadah haji (PPIH) Embarkasi Hang Nadim Batam mengatakan tidak ikut campur dalam penanganan terlantarnya jemaah haji. "Biar pusat yang tangani," katanya. Meskipun begitu, Ismeth mengatakan terus memantau keadaan jemaah haji asal Kepri lewat telepon. "Kebetulan ada beberapa aparat pemerintah provinsi yang naik haji. Kita terus bertanya bagaimana keadaan mereka," katanya. Menurut Ismeth, masyarakat tidak perlu resah, karena pemerintah pasti melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
