PSSI: turnamen pramusim bisa kembali digelar

Turnamen Pramusim harus lanjut, itulah kegiatan `core` bisnis PSSI. `Core` bisnis PSSI adalah kompetisi sepak bola,"

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Aristo Pangaribuan mengatakan Turnamen Pramusim yang sempat dibatalkan bisa kembali digelar mengingat keberlakuan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pembekuan PSSI ditunda oleh hakim.

"Turnamen Pramusim harus lanjut, itulah kegiatan core bisnis PSSI. Core bisnis PSSI adalah kompetisi sepak bola," kata Aristo seusai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Senin.

Dengan ditundanya SK Menpora nomor 01307, ia juga mengharapkan pihak kepolisian bisa memberikan izin keramaian guna menggelar pertandingan.

"Karena sudah tidak ada SK itu, dalam hal ini mestinya kepolisian sebagai agen negara yang netral dia harus memberikan izin. Karena ada kepentingan yang besar dalam turnamen pramusim," kata Aristo.

Aristo mengatakan akan menyampaikan informasi mengenai hasil putusan sela kepada manajemen PSSI dan PT Liga Indonesia untuk membahas kelanjutan Turnamen Pramusim.

Ia juga menjelaskan PSSI menginginkan turnamen tersebut dilangsungkan secepatnya.

"Secepatnya, secepatnya harus dilanjutkan," kata dia.

Majelis hakim PTUN menetapkan untuk menunda keberlakuan SK Menpora nomor 01307 terkait pembekuan PSSI dikarenakan demi keberlangsungan sepak bola Indonesia.

Penundaan SK Menpora tersebut berlaku hingga putusan akhir gugatan tersebut.

Sementara dalam waktu yang hampir bersamaan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Menpora Imam Nahrawi untuk merevisi SK terkait pembekuan PSSI.

"Tadi dalam pertemuan disepakati sepak bola nasional harus tetap jalan, tetap berkompetisi dengan baik. Tentu untuk itu, maka PSSI harus aktif lagi. Setelah (SK) itu direvisi, maka otomatis sudah diizinkan dan selesai itu persoalan," kata Kalla di Istana Wapres Jakarta.

Wapres memanggil Imam Nachrawi beserta perwakilan PSSI dan KOI guna menyelesaikan persoalan yang terjadi hingga menyebabkan pemberian sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terhadap kegiatan sepak bola nasional.