Sumut disinggahi 1.918 imigran gelap

Harus segera ada keputusan yang jelas dari Pemerintah Pusat kapan batas waktu imigran itu ada di Indonesia. Hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah."

Medan (ANTARA News) - Jumlah imigran gelap di Sumatera Utara terus bertambah atau sudah mencapai 1.918 orang dengan sebagian besar merupakan warga suku Rohingya, Myanmar dan asal Bangladesh.

"Jumlah imigran itu terungkap dalam Rakor kominda (Komite Intelijen Daerah) Sumut bersama pihak Divisi Imigrasi Sumut, lembaga internasional urusan pengungsi IOM dan Kesbangpol kabupaten/kota yang memiliki perairan laut dan pantai di Sekretariat Kominda Badan Kesbangpol Sumut, Kamis (21/5)," kata Kepala Badan Kesbangpol Sumut Eddy Syofian di Medan, Jumat.

Rapat yang dipimpin Ketua Kominda Brigjen TNI Tumino Hadi dan terkait lainnya menyepakati perlunya keputusan yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam hal penanganan daerah terhadap keberadaan imigran gelap.

"Harus segera ada keputusan yang jelas dari Pemerintah Pusat kapan batas waktu imigran itu ada di Indonesia. Hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah," katanya.

Padahal keberadaan imigran yang banyak itu bisa menimbulkan dampak sosial keamanan ekonomi dan sosial budaya.

Eddy menjelaskan, dari penjelasan pihak imigrasi maupun IOM ada dua bentuk permasalahan imigran gelap.

Pertama imigran gelap dari suku Rohingya/Myanmar itu yang terusir dari negaranya dan tidak diterima lagi dikategorikan sebagai suaka.

Sedangkan warga Bangladesh dan warga lainnya mereka disinyalir mencari pekerjaan bahkan menjadi korban perdagangan manusia.

Sembari menunggu keputusan Pusat, Rakor menyimpulkan Tim Terpadu Penanganan Imigran Gelap itu sebaiknya mendayagunakan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang sudah terbentuk.

Pemkab/pemkot juga diminta untuk siap membantu bila ada imigran gelap masuk dan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Imigrasi, aparat keamanan dan IOM Perwakilan Sumut.

"Rakor juga mendorong Pemerintah Pusat untuk segera memberi arahan kepada pemerintah daerah dalam penananganan imigran gelap," katanya.

Kominda sendiri menilia perlu terus menelusuri masuknya imigran itu melalui wawancara yang didukung Tim Psikologi.

Pihak IOM sendiri sudah menyatakan bersedia melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal tentang imigran gelap tersebut.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga meminta arahan panglima soal penanganan imigran gelap di Sumut.

"Pemprov Sumut perlu tahu keputusan Pusat soal imigran gelap sehingga bisa melakukan secara benar juga penanganan di daerah," katanya.