Presiden Jokowi prioritaskan kelistrikan di KTI

Target 35 ribu mega watt dalam lima tahun pemerintahan. Masa kita sudah merdeka 70 tahun baru menggarap 55 ribu mega watt, yang jelas pertama dahulukan adalah wilayah timur Indonesia,"

Makassar (ANTARA News - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menempuh berbagai cara untuk memenuhi pasokan kelistrikan di Indonesia dengan memprioritaskan persoalan kelistrikan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Target 35 ribu mega watt dalam lima tahun pemerintahan. Masa kita sudah merdeka 70 tahun baru menggarap 55 ribu mega watt, yang jelas pertama dahulukan adalah wilayah timur Indonesia," kata Jokowi di Pelabuhan Rakyat Potere Makassar, Jumat.

Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini kembali menegaskan lima tahun masa pemerintahannya bersama Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden akan komitmen menghadirkan kelistrikan hingga 35 ribu mega watt.

"Harus ketemu tiga puluh lima ribu mega watt. Tahun ini kurang lebih 10 ribu mega watt, tahun depan kira-kira lebih dari sebelas ribu mega watt, dan tahun depannya lagi nambah sampai selesai," katanya berharap.

Kendati target pengadaan kelistrikan yang akan menggunakan anggaran sangat besar dalam pembangunan infrastrukturnya, kata dia, pihaknya optimistis bisa menghadirkan ketersediaan listrik guna menunjang pembangunan di semua sektor.

"Tapi harus diingat, ini baru mulai-mulai. Membangun infrastukturnya butuh waktu, paling tidak semuanya harus di mulai. Kalau APBN tidak cukup, apa yang bisa dikerjakan BUMN, BUMN tidak cukup bisa ditaktisi dengan swasta, kalau tidak cukup, bisa investor," bebernya.

Presiden dalam berbagai kesempatan juga kembali menekankan pengadaan dan ketersediaan listrik sangat penting untuk mendorong perekonomian Indonesia mengingat tanpa listrik maka hotel tidak bertambah, pabrik tidak bisa jalan hingga investasi akan stagnan.

Dirinya juga meminta seluruh pihak untuk turun langsung untuk capaian realisasi target 35 ribu mega watt termasuk masalah berkaitan dengan pembebasan lahan di lapangan.

Mengenai dengan sumber dana pembangunan proyek listrik 35 ribu mega watt, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1.200 triliun, namun Jokowi mengutarakan dananya akan dibagi antara pemerintah pusat melalui APBN kemudian BUMN dalam hal ini PLN dan dari pembangkit listik mandiri atau Independent Power Producer (IPP).

"PLN tidak mungkin mengerjakan itu sendirian, minimal ada defisit listrik di setiap wilayah, selalu saya tekankan efesiensi itu keharusan dan subsidi PLN setidaknya bisa dikurangi hingga Rp30 triliun pertahun," jelas mantan Wali Kota Solo dua periode itu.