Kementerian PANRB nyatakan sebagai lokomotif perubahan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyatakan kementerian yang dipimpinnya merupakan lokomotif perubahan.

"Kementerian PANRB adalah lokomotif perubahan, lokomotif reformasi birokrasi, dan lokomotif penanaman revolusi mental," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan momentum 17 tahun Gerakan Reformasi, Yuddy menekankan para aparatur sipil negara untuk meningkatkan disiplin dan profesionalitas serta integritas.

"Bekerja dengan penuh pengabdian bagi pemerintah, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia," katanya saat menjadi inspektur Upacara Kebangkitan Nasional di Kementerian PANRB, Rabu (20/5).

Disebutkan bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional sangat erat dengan berdirinya Budi Utomo.

Keberadaan Budi Utomo telah membangkitkan bangsa Indonesia menuju perjuangan sosial politik secara terbuka, dengan tekad yang kuat dan jiwa patriotisme yang tinggi, bangsa Indonesia telah membuktikan dapat merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang utuh dan berdaulat.

Indonesia tahun ini telah 70 tahun merdeka, kata Yuddy. Namun dengan tegas ia mengingatkan bahwa negara ini masih tertinggal dengan negara lain.

Nasib bangsa, katanya, masih tertinggal di tengah persaingan global dengan negara-negara maju lainnya.

"Maka tugas kita semua, dengan semangat kebangkitan bangsa, untuk secara bersama-sama menanggulangi permasalahan bangsa dengan bijak dan didasari semangat juang yang tinggi," katanya.

Saat ini, Indonesia berada pada era revolusi mental. Di era ini, katanya, Presiden Joko Widodo akan mengembalikan fokus pengabdian aparatur sipil negara (ASN) yang sebenar-benarnya untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

"Revolusi mental ingin menciptakan perpaduan antara yang memimpin dan yang dipimpin, serta mendekatkan ASN dengan masyarakat," ujar Yuddy.

"Yang diharapkan dari revolusi mental adalah terbentuknya aparatur negara baik ASN, TNI maupun Polri yang menyadari bahwa pada hakikatnya jabatan dan fasilitas yang kita miliki, kehormatan yang kitadapatkan, serta gaji dan tunjangan kesejahteraan yang kita dapatkan, sesungguhnya bersumber dari rakyat," katanya.

"Rakyatlah yang memberikan legitimasi kepercayaan dan dukungan kepada kita. Oleh sebab itu, rakyat harus ditempatkan pada posisi yang utama, atau dengan kata lain rakyat tidak hanya menjadi objek tetapi sebagai subyek dari pembangunan nasional kita," kata Yuddy.