Jakarta (ANTARA News) - Kursi Wakil Ketua DPR yang bakal kosong menyusul penarikan Zainal Maarif dari posisi tersebut oleh partainya, Partai Bintang Reformasi, akan menjadi rebutan partai lainnya yang juga berminat mengisi kursi kosong tersebut.Sementara niat DPP PBR untuk menempatkan kader partainya mengisi kursi tersebut mendapat penolakan dari partai lainnya.Ketua Fraksi PPP DPR RI Endin AJ Soefihara di gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, mengancam PBR dan mengatakan jika pengganti Zainal Maarif sebagai Wakil Ketua DPR tetap diberikan kepada kader PBR lagi, maka pergantian itu bisa menimbulkan masalah baru. "Kalau soal penarikan Zainal itu internal PBR. Silakan saja, tapi kalau mengganti Zainal dengan kader PBR juga, itu nanti dulu. Urusannya jadi panjang," katanya. Menurut dia, pemilihan komposisi pimpinan DPR dan Zainal mewakili PBR saat itu (dua tahun lalu) adalah sistem paket melalui Koalisi Kebangsaan. Posisi Zainal saat itu bukan saja representasi Fraksi PBR DPR, tetapi mewakili Koalisi Kebangsaan. Koalisi ini mengajukan Agung Laksono (Partai Golkar), Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zainal Ma`arif (PBR). Karena itu, jika Zainal ditarik dari posisinya, maka diperlukan konsensus baru yang ditetapkan secara resmi oleh Rapat Paripurna DPR. Penarikan Wakil Ketua DPR Zainal Maarif oleh DPP PBR bukan berarti bisa diganti dengan kader lain dari PBR. "Ibarat sebuah bangunan yang berkaki tiga, kalau salah satu kakinya ditarik robohlah bangunan itu. Jadi tidak bisa langsung diganti," katanya. Selain PPP, partai lain juga bernafsu untuk masuk dalam komposisi kepemimpinan DPR karena kepemilikan kursinya di DPR melebihi Fraksi PBR. Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi PAN juga berminat. Bahkan, kursi PD lebih banyak dibanding PKB DPR RI. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan komposisi kepempimpinan DPR, maka terjadi konflik antara PPP, PKB, PD dan PAN.(*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
