Harkitnas momentum perbaikan pelayanan masyarakat

Salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa kebangsaan adalah Kebangkitan Nasional. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari kemiskinan dan bangkit dari kebodohan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,"

Serang (ANTARA News ) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengajak para pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, untuk memanfaatkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum meningkatkan semangat kerja demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa kebangsaan adalah Kebangkitan Nasional. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari kemiskinan dan bangkit dari kebodohan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," kata Rano Karno di Serang, Rabu.

Rano berharap, melalui peringatan hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tersebut, bisa membangkitkan jiwa dan semangat masyarakat Indonesia dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Selain itu semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Banten juga bisa lebih baik.

"Khususnya di Pemerintah Provinsi Banten, melalui hari Kebangkitan Nasional ini kita sepatutnya memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik bagi negara dan masyarakat," kata Rano saat memimpin apel peringatan hari Kebangkitan Nasional ke-107 dan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX di Lapangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Dalam kesempatan tersebut, Rano juga sekilas mengulang sejarah ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dimana pada saat Indonesia tengah menghadapi penjajah, muncullah pemuda-pemuda pelopor yang terdiri dari Dr Soetomo, Dr Wahidin Sudirohusodo dan sejumlah pemuda berpengaruh lainnya yang mengubah cara menghadapi penjajah dengan politik dan organisasi, diantaranya dengan mendirikan perkumpulan Budi Utomo.

Sementara terkait peringatan Otonomi Daerah ke XIX, Rano mengatakan, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Otonomi daerah dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Otonomi daerah dituntut pula untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah, untuk membangun kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda," katanya.

Oleh karena itu, kata Rano, faktor yang perlu diperhatikan dalam memperkuat kebijakan otonomi daerah, antara lain eksistensi kelembagaan daerah yang diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional. Berbagai lembaga daerah baik dinas, kantor, badan, maupun biro harus menyelenggarakan fungsi-fungsi yang benar dibutuhkan oleh masyarakat.

"SDM aparatur daerah dituntut proaktif dalam menyikapi berbagai dinamika kehidupan masyarakat, serta memiliki kompetensi dan kapasitas yang tinggi, untuk mempelajari perkembangan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," kata Rano.