Legislator: desa harus dibangun dari bawah

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengatakan pembangunan desa harus dimulai dari bawah dan bukan sekadar pemerintah pusat memberikan dana tetapi masyarakat desa tidak mau terlibat dalam pembangunan.

"Kalau hanya diberikan dana, tidak ada bedanya dengan politik etis yang dilakukan Belanda kepada Indonesia pada masa kolonial," kata Budiman Sudjatmiko dalam Dialog Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional, Jalan Abdulrahman Saleh, Jakarta Pusat, Rabu.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan masih banyak permasalahan yang dialami perdesaan, salah satunya adalah penguasaan tanah perdesaan yang hanya dimiliki segelintir orang.

"Sebanyak 56 persen aset nasional hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk Indonesia. Sebanyak 87 persennya adalah penguasaan tanah yang monopolistik atas tanah yang sebagian besar di desa," tuturnya.

Menurut Budiman, hal itu tidak mencerminkan demokrasi sosial yang digagas Preiden ke-1 RI Soekarno.

Dia juga menyebut saat ini Indonesia sudah menjalankan demokrasi politik, tetapi belum menjalankan demokrasi sosial.

"Buruh bebas memilih pemimpin politiknya, tetapi tidak bebas menentukan kesejahteraannya. Begitu juga dengan petani. Mereka bisa bebas memilih bupati bahkan presiden, tetapi tidak memiliki kebebasan dalam menggarap sawahnya," katanya.

Selain itu, Budiman menyebut keberpihakan pemerintah terhadap desa juga masih minim.

Anggaran untuk desa hanya Rp42 triliun atau 2,6 persen dari APBN 2013 yang mencapai Rp1.600 triliun.

Dari dana tersebut, hanya Rp10 triliun yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Akibatnya kesenjangan antara desa dan kota, yang ditandai dengan koefisien GINI, semakin jauh.

Dia menyebutkan, koefisiensi GINI nasional Indonesia adalah 0,41 sedangkan koefisien GINI desa rata-rata 0,60.

"Bahkan ada beberapa desa yang mencapai 0,70," ujarnya.

Selain Budiman Sudjatmiko, pembicara dalam Dialog Kebangkitan Nasional tersebut adalah anggota Dosen Sosiologi Perdesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) Noer Fauzi Rachman, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.