Kemenperin usulkan skema kredit untuk UKM

"Pemerintah hanya membantu untuk jaminan..."

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian mengusulkan adanya kredit likuiditas untuk mempermudah pinjaman bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun Industri Kecil Menengah (IKM).

"Skemanya, pemerintah akan menitipkan sejumlah anggran dari APBN di bank, untuk dipinjamkan kepada para UKM dan IKM, namun dengan bunga yang rendah," kata Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah di Jakarta, Selasa.

Menurut Euis, kalangan IKM kerap mengeluhkan kesulitan mendapat pinjaman dari bank untuk memulai maupun mengembangkan usaha mereka. Apalagi bunga yang tinggi menjadi beban tersendiri.

Dengan kredit likuiditas, lanjut Euis, diharapkan bunga pinjaman mampu ditekan hingga 15 persen. Saat ini bunga pinjaman berada pada angka 21 persen dan 20 persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Euis menambahkan, dalam usulan itu pemerintah akan menyimpan uang berjumlah Rp7 triliun di bank BUMN untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang menjalankan usahanya di Indonesia, mulai dari petani, pedagangan dan pelaku IKM.

"Untuk porsi pinjaman, kami menggunakan patokan KUR. Untuk mikro kecil itu Rp25 juta dan seterusnya," kata Euis.

Sementara itu, Sekretaris Diitjen IKM Kemenperin Busharmaidi mengatakan, skema tersebut akan dibicarakan ditingkat Kemenko Perekonomian, kemudian disampaikan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari formulasi yang bisa diterima semua pihak.

"Pemerintah hanya membantu untuk jaminan. Selama ini KUR itu untuk industri yang sudah laik, sudah visible secara pelaksanaan, secara ekonomi, karena salah satu syarat punya jaminan. Pemerintah menyiapkan semacam jaminan," ujar Busharmaidi.