Gubernur DKI lantik ratusan pejabat eselon

Tidak ada toleransi, tidak ada zona aman di DKI. Bagi pejabat yang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka konsekuensinya bapak ibu akan kita copot dari jabatannya dan dipecat

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik sebanyak 649 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat eselon tiga dan eselon empat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Selama saya masih disini, yang harus saya tegaskan adalah, kalau bapak ibu tidak bekerja dengan benar, tidak mau melayani masyarakat, maka bisa dipecat," kata Basuki saat prosesi pelantikan ratusan pejabat eselon di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Dalam pelantikan tersebut, dia meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari camat, lurah dan walikota peduli terhadap segala permasalahan di lingkungan sekitar, serta bersedia membantu mayarakat setiap waktu.

"Jadi, kalau misalnya sewaktu-waktu ada laporan sampah menumpuk atau masalah lainnya, laporan itu harus segera ditindaklanjuti. Laporan dan keluhan warga tidak boleh dibaikan," ujar Basuki.

Dia pun menilai sejauh ini Kota Jakarta sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dari itu, seluruh SKPD diharapkan dapat bekerja lebih cepat.

Sementara itu, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI nomor 790-814 tahun 2015, tertanggal 15 Mei 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Jabatan Administrator serta Keputusan Gubernur DKI nomor 815-854 tahun 2015, tertanggal 15 Mei 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pengawasan.

Pejabat eselon tiga di Pemprov DKI terdiri dari berbagai jabatan, antara lain kepala bidang, kepala suku dinas serta dan camat. Sedangkan pejabat eselon IV terdiri dari, seksi dan lurah.