Ulama Sumut minta pemerintah larang aliran tidak sesuai Islam

Medan (ANTARA News) - Kalangan ulama dari berbagai organisasi keagamaan di Sumatera Utara meminta pemerintah untuk melarang penyebaran aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Harapan itu merupakan rekomendasi dari hasil "mudzakarah" atau diskusi ulama dari berbagai organisasi keagamaan di Sumut yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Medan, Kamis.

"Kami meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk melindungi umat Islam yang hampir 100 persen menganut aqidah ahlus sunnah waljamaah," kata Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumut Kasman Lubis yang menjadi juru bicara ormas Islam.

Ia mengatakan, dari diskusi yang telah dilakukan, salah satunya pihaknya menilai aliran Syiah bertentangan dengan sebagian besar ajaran Islam sehingga menimbulkan keresahan bagi penganut agama mayoritas di Indonesia itu.

Di Sumut sendiri, pihaknya menemukan adanya kelompok tertentu yang berupaya menyebarkan aliran tersebut sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan bagi umat Islam di daerah itu.

Pihaknya khawatir keresahan masyarakat akibat penyebaran aliran tersebut dapat menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan seperti yang terjadi di Sampang, Madura.

Karena itu, ulama di Sumut meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dengan melarang penyebaran aliran yang tidak sesuai dengan sebagian besar ajaran Islam, baik untuk ketenteraman umat Islam mau pun untuk menghindari potensi konflik.

Umat Islam juga diimbau untuk mewaspadai penyebaran aliran yang tidak sesuai dengan sebagian besar ajaran Islam di daerah masing-masing dan segera melaporkannya ke instansi berwenang guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Laporkan ke aparat keamanan jika menemukan indikasi," katanya.

Mudzakarah atau diskusi itu diikuti pimpinan ormas Islam terkemuka seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Aljamiyatul Washliyah, Persatuan Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, MUI, Mathlaul Anwar, dan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Sumut.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta umat Islam untuk menyikapi perbedaan Sunni dan Syiah dengan arif.

Ia mengakui bahwa diskursus yang mengangkat perbedaan Sunni – Syiah belakangan meningkat, sesuatu yang tidak ditemui 5-10 tahun lalu.

“Kita harus menyikapi fenomena ini dengan arif. Jangan sampai kita diadu dan dibenturkan dengan saudara sesama Muslim,” harap Menag usai menjadi Narasumber pada Mudzakarah Perhajian di Jakarta, seperti dikutip laman kemenag.go.id, 26 Februari.