Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan ganti rugi kompensasi atau santunan dari PT Lapindo Brantas kepada para korban luapan lumpur di Sidoarjo harus sudah mulai diberikan awal Maret 2007. "Ini harus dibayar oleh Lapindo mulai awal Maret 2007 sebesar 20 persen," kata Yudhoyono kepada pers usai memimpin rapat khusus di kantor Kepresidenan, Kamis. Dalam jumpa pers mendadak ini Yudhoyono didampingi Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro, Menteru PU Joko Kirmanto, Seskab Sudi Silalahi, serta Gubernur Jawa Timur Imam Utomo. Rapat khusus ini telah berlangsung selama dua hari yakni pada Rabu dan Kamis. Yudhoyono mengatakan biaya bagi pemberian santunan kompensasi ganti rugi itu sekitar Rp2,5 triliun. Selain dana kompensasi, Lapindo juga mempunyai kewajiban Rp1,3 triliun untuk menuntaskan keluarnya lumpur di Sidoarjo sejak 27 Mei 2006. Presiden juga memutuskan untuk mempercepat pemindahan berbagai infrastruktur yang harus selesai selama satu tahun. Infrastruktur tersebut mencakup jalan tol yang dibelokkan, rel kereta api, transmisi listrik, serta pipa gas. Kepala Negara juga memutuskan pabrik pupuk Petrokimia Gresik harus memproduksi pupuk yang sebagian gasnya diperoleh dengan memanfaatkan gas yang semula dialokasikan untuk PLN. "Karena adanya gangguan terhadap ekonomi regional dan Jawa Timur maka pemerintah akan menyiapkan tim khusus di bidang fiskal dan perbankan," kata Yudhoyono pada jumpa pers yang dihadiri pula Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Kepada para pejabat juga diperintahkan untuk mempercepat kanalisasi lumpur secara lebih permanen dengan tujuan reklamasi. Kepala Negara mengatakan Pemda Jawa TImur, Pemda Sidoarjo, serta dunia usaha setempat telah diminta untuk mendorong tumbuhnya kembali perekonomian Sidoarjo. Sementara itu dalam tanya jawab dengan para wartawan muncul pertanyaan tentang masa tugas tim nasional penanggulangan lumpur yang akan berakhir 8 Maret 2007. "Kalau sudah bisa mengakhiri tugasnya maka tidak perlu diperpanjang. Tapi kalau saya perkirakan masih ada yang harus dituntaskan maka bisa saja diperpanjang," katanya. Presiden Yudhoyono mengatakan, sekalipun sejak luapan pertama 27 Mei 2006 hingga saat ini pemerintah pusat dan daerah telah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini namun harus diakui luapan lumpur itu belum dapat dihentikan. "Meskipun sudah diambil berbagai upaya namun fakta di lapangan memang menunjukkan lumpur belum dapat dihentikan," kata Kepala Negara. Infrastruktur seperti rel Kereta api, jalan tol, pipa gas, transmisi listrik ada yang sama sekali tidak dapat digunakan lagi sehingga harus dipindahkan. "Ekonomi Sidoarjo dan Jatim menjadi sangat terganggu,"katanya. Yudhoyono mengatakan pula pada Rabu sejumlah menteri telah mengadakan pertemuan dengan pimpinan Lapindo Brantas untuk membicarakan kewajiban perusahaan pertambangan tersebut. Presiden menegaskan Lapindo sudah memahami posisinya bahwa mereka memang mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi serta menghentikan luapan lumpur itu. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
