Ambon (ANTARA News) - Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, di Ambon, Rabu, menegaskan bahwa TNI tetap peduli mengamankan wilayah pulau terluar, karena merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga. "Kita akan kaji dari sekian pulau terluar, mana yang harus dibangun pos pengamannya dan ditempatkan pasukan dan mana yang tidak usah dijaga dan hanya dipasang bendera Merah-Putih saja," katanya. Panglima TNI, yang berkunjung ke Ambon selama dua hari untuk merayakan Natal bersama Pemerintah Provinsi Maluku, TNI/Polri dan masyarakat setempat, mengemukakan, pengkajiannya akan dilakukan bersama antara TNI AD, AU dan AL pulau mana saja yang dari sisi intelijen dan aspek keamanannya perlu dijaga. "Tidak mungkin kita menempatkan personel di seluruh pulau terluar dan terdepan dari negara ini, tetapi harus dilihat prioritasnya," ujar Panglima TNI yang didampingi Kasad, Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kasal, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, serta Kasau, Marsekal TNI Herman Prayitno. Ia mengakui, pulau terluar di Indonesia merupakan beranda depan NKRI yang perlu dilindungi karena rentan dan rawan sengketa, di mana pengamanannya perlu ditingkatkan sehingga tidak terulang kasus Sipadan-Ligitan yang lepas ke tangan Malaysia maupun Pulau Ambalat yang juga nyaris direbut negara tetangga itu. Menanggapi tentang modernisasi peralatan tempur milik TNI yang dinilai masih tertinggal, Djoko Suyanto menegaskan, TNI menginginkan organisasi yang maju, besar dan kuat. "Kita hidup dalam sistem ketatanegaraan, di mana negara sedang memprioritaskan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Namun masalah modernisasi peralatan juga tetap dipikirkan karena semua pihak ingin negara kita maju dan tangguh sistem pengamanannya," katanya. Ia menambahkan, masalah kodernisasi peralatan tempur milik TNI tidak dilupakan dan telah dibicarakan dengan Komisi I DPR-RI, di mana sudah ada rencana makro yang diprioritaskan dari tahun ke tahun. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006