DPR minta presiden pertimbangkan kebebasan media asing di Papua

... sejauh ini banyak media yang punya agenda khusus yang melihat bahwa Papua seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat...

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali kebijakannya yang membebaskan media asing melakukan peliputan di Papua.

"Menurut saya sebaiknya dipertimbangkan kembali karena jangan sampai isu Papua yang sudah sangat sensitif, lantas kalau tidak ada filter, tentu akan mudah dipolitisasi dari aspek kemiskinannya, dipolitisasi dari aspek keterbelakangan masyarakatnya, dari aspek latar belakang termarjinalnya kehidupan sosialnya," kata Kurniawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, bila tidak dipertimbangkan kembali, ia mengkuatirkan akan terjadi politisasi Papua oleh media asing terhadap Papua. Akibatnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Karena sejauh ini banyak media yang punya agenda khusus yang melihat bahwa Papua seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Papua seolah-olah katakanlah kurang didukung dari infrastruktur dari pusat, padahal kita sudah tidak ada melihat lagi, semua sama, Papua bagian dari NKRI," kata dia.

Oleh karena itu, sebelum memberikan kebijakan kepada media asing, sebaiknya pemerintah membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua dari berbagai aspek.

"Harusnya pemerintah bangun dan sejahterakan Papua. Insya Allah masyarakat Papua maju, tidak ada efek domino dari kebebasan media asing di Papua," kata dia.

"Langkah itu bisa mengantisipasi terjadinya politisasi terhadap Papua dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. semua ini hanya bisa ditepis dengan realitas dengan peningkatan SDM, pembangunan, kemakmuran," sebutnya.

Sejak 2004, pemerintah sudah memberikan bantuan yang sudah maksimal melalui otonomi khusus kepada Papua

"Kita harapkan dengan kehadiran Presiden Jokowi disana kita mendukung dan tentunya harus ditindaklanjuti oleh pendukung presiden. Pembantu presiden harus menterjemahkan," demikian Kurniawan.