Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan, Suswono mengingatkan, perlunya pengawasan ketat atas rencana impor 500 ribu ton beras tahun depan karena rawan masuknya beras ilegal. "Impor beras adalah kewenangan pemerintah dan DPR mendukung bila kondisi cadangan dalam negeri memang tidak mencukupi. Tetapi harus ada pengawasan yang ketat jangan sampai ada beras ilegal yang menumpang dalam kapal yang membawa beras impor itu," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. Kemungkinan masuknya beras ilegal, kata dia, sangat besar dan berpeluang terjadi mengingat jumlah beras yang masuk ke Indonesia cukup besar. Karena itu, lanjut Suswono, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat pada saat beras impor mulai masuk Indonesia. "Kalau beras ilegal masuk dan beredar di pasaran, saya khawatir pada musim panen mendatang harga beras petani anjlok," katanya. Pengawasan itu, lanjutnya, diperketat di semua lini terutama para petugas bea cukai di pelabuhan. "Masuknya beras impor kan melalui pelabuhan resmi dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Kalau memang diketahui dokumen jumlah beras yang masuk dengan jumlah beras di dalam kapal yang masuk itu berbeda maka harus segera ditindak tegas dan diusut siapa pelakunya," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya pemerintah memutuskan untuk melakukan impor 500 ribu ton beras pada 2007. Sebanyak 250 ribu ton beras untuk kebutuhan Januari 2007 ditempuh melalui mekanisme kesepakatan antar pemerintah (Government to Government) yakni Indonesia dan Vietnam, sedangkan sisanya tetap melalui tender terbuka. Mendukung Sementara itu terkait mekanisme mendatangkan beras yang dilakukan pemerintah, Suswono menilai kesepakatan dengan Vietnam merupakan langkah tepat. "Sebaiknya memang melalui mekanisme `government to government` agar tidak banyak pihak yang terlibat dan memanfaatkan pembukaan keran impor beras ini," katanya. Ketua Komisi IV, Yusuf Faishal menambahkan untuk menghindari kondisi darurat seperti saat ini, pemerintah harus mengambil langkah khusus agar kekurangan beras can cadangan beras dalam negeri tidak terluang kembali pada akhir 2007. Ia menyarankan agar kondisi ini tidak terjadi tahun depan, pemerintah segera membenahi infrastruktur pertanian yang selama ini belum berfungsi optimal. "Perbaikan irigasi pertanian dan waduk-waduk yang kering harus segera dilakukan awal 2007 mendatang agar berfungsi dengan baik pada saat musim hujan, dan bisa mengaliri sawah secara optimal pada musim kemarau," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
