Kesepahaman ini karena fungsi kita berdekatan untuk desain kami tentang desa adalah sebuah entitas kehidupan, kami akan mulai bangun di sana,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendukung pengadaan lahan seluas sembilan juta hektare untuk program ketahanan pangan nasional melalui transmigrasi.
Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Jumat, mengatakan program ketahanan pangan juga tercantum dalam nota kesepahaman bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)
"Kesepahaman ini karena fungsi kita berdekatan untuk desain kami tentang desa adalah sebuah entitas kehidupan, kami akan mulai bangun di sana," kata Ferry.
Ia menuturkan dari sembilan juta lahan tanah akan digarap 4,5 juta orang yang berada di wilayah perbatasan.
Ferry menyatakan pihaknya akan mengakomodir status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang akan dilakukan Kementerian PDTT bagi masyarakat menjalani transmigrasi.
Kementerian Agraria juga akan membantu mensertifikasi lahan tanah tanpa meninggalkan hak komunal masyarakat adat.
Ferry menjelaskan setiap kelompok masyarakat adat akan diberikan sertifikat pengelolaan bersama (hak komunal) selanjutnya lahannya akan diisi transmigran untuk dikelola.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menambahkan program penyediaan lahan sembilan juta hektare untuk ketahanan pangan telah dibahas melalui rapat terbatas kabinet.
Kementerian LHK telah mencatat daerah transmigrasi terdapat 430.000 hektare izin prinsip dari luas 980.000 hingga 1,2 juta hektare.
Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar bertekad menggulirkan program transmigran terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di wilayah perbatasan.
"Kita gotong royong bangun perbatasan melalui program tiga kementerian ini," ucap Marwan.
Selain persoalan ekonomi, Marwan menuturkan program transmigrasi terpadu akan memperhatikan bidang ekologi, lingkungan hidup dan kehidupan sosial lainnya.
Nota kesepahaman itu akan mengutamakan daerah perbatasan yang tersebar di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
