Zulkifli: Masyarakat internasional akui demokrasi di Indonesia

Kalau tidak ada pertarungan, maka disebut tidak demokrasi."

Medan (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai perkembangan demokrasi di Indonesia diakui oleh negara-negara lain dalam tatanan masyakat internasional, meskipun dalam praktiknya masih ada sejumlah hambatan.

"Hambatan itu, antara lain terlihat pada pemerintahan di daerah. Masih ada kepala daerah yang menempatkan pimpinan SKPD karena balas jasa sebagai tim suksesnya bukan atas kemampuannya," katanya sekaligus menyoroti kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam temu pers di Medan, Jumat.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), di era demokrasi saat ini pertemuan elite politik dan pimpinan partai politik adalah hal biasa.

Ia mencontohkan, kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) PAN di Jakarta, Rabu (6/5).

"Namun, saat ini acara biasa saja, jadi ramai," katanya.

Menurut Zulkifli, berkumpulnya elite politik dan pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) saat pembukaan Rakernas PAN menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan baik.

Ia menyatakan, saat ini berkembang anggapan di publik bahwa demokrasi berjalan jika ada pertarungan, misalnya dalam suksesi partai politik.

"Kalau tidak ada pertarungan, maka disebut tidak demokrasi," demikian Zulkifli Hasan.