Kebijakan Pemerintah Harus Lebih Pasti Demi Tarik Investasi

Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan pemerintah harus lebih pasti dan konsisten untuk menarik investasi tahun 2007 lebih besar lagi, mengingat peluangnya masih besar di tengah persaingan ketat berbagai negara menarik investor asing. Pengamat Ekonomi Faisal Basri, di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu indikator iklim investasi yang memburuk berdasarkan kajian LPEM UI adalah masalah ketidakpastian kebijakan ("policy uncertainty"). "Kajian LPEM UI menunjukkan dari 20 indikator iklim investasi, 16 di antaranya memburuk," ujar pengamat ekonomi dari UI itu. Oleh karena itu, ia khawatir tanpa kerja keras dari pemerintah untuk memperbaiki secara menyeluruh 20 indikator ekonomi itu, maka investasi pada 2007 akan lebih buruk dari tahun 2006. Sejumlah indikator yang persepsinya masih buruk, menurut dia, antara lain masalah ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty), perbankan, perburuhan, penyediaan listrik, transportasi, serta korupsi baik di pusat maupun daerah. Sedangkan indikator yang membaik terutama adalah stabilitas makro ekonomi, masalah perpajakan dan kepabeanan yang dinilai ada sedikit perbaikan. Ia mencontohkan ketidakpastian kebijakan tersebut antara lain terlihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan proyek pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang sudah ditender kemungkinan akan dibatalkan, karena kebutuhan gas di Jawa akan dipenuhi dari Jawa sendiri melalui Blok Cepu. "Itu policy uncertainty (ketidakpastian kebijakan). Pertanyaaannya kan kenapa dibatalkan dan mengapa yang lalu (tendernya) disetujui dan apa alasan disetujuinya," katanya. Menurut dia, terlepas dari siapa yang menang, proyek yang sudah ditawarkan, apalagi dalam ajang internasional di Pertemuan Infrastruktur,(Infrastructure Summit), seharusnya tidak pantas dibatalkan, kecuali terbukti ada masalah korupsi dan sebagainya. "Kalau dibatalkan, pemenangnya bisa minta ganti rugi," katanya. Lebih lanjut Faisal mengatakan buruknya iklim investasi pada 2006 yang berdampak minimnya investasi membuktikan strategi pemerintah yang mengutamakan diplomasi promosi keluar negeri salah arah, sedangkan kondisi dalam negerinya compang-camping. "Berbagai PR (pekerjaan rumah) domestik ini harus diselesaikan dulu, baru kita (promosi) ke luar negeri," kata Faisal. Namun, ia optimis tahun 2007 akan ada kenaikan investasi, setidaknya dua digit dibandingkan tahun 2006, selama pemerintah juga mau kerja keras dan membenahi 20 indikator iklim investasi tersebut. Masih terbuka peluang Hal senada dikemukakan Ketua Umum Kadin Indonesia, MS Hidayat yang mengatakan prospek investasi di tahun 2007 masih terbuka peluang yang bagus selama pemerintah menyelesaikan berbagai masalah fundamental pada awal tahun depan, seperti Undang-Undang Investasi, perpajakan, maupun perburuhan. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menekan ongkos birokrasi sangat diharapkan, di samping mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah yang selama ini banyak yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan soal ketidakpastian kebijakan, Hidayat menyatakan seharusnya proyek yang sudah ditender dan ada ketetapan hukumnya tidak tiba-tiba dibatalkan karena akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian berusaha. "Kalau sampai pemerintah mempertimbangkan pembatalan harus ada alasan yang kuat yang diumumkan ke publik dan terbuka juga kepada pemenang tender," katanya. Secara umum, Hidayat optimis investasi tahun 2007 juga akan lebih baik dibandingkan 2006, dan pemerintah harus serius memperbaiki iklim investasi tersebut, jika ingin target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.3 persen tahun depan tercapai. "Kalau Indonesia merencanakan pertumbuhan ekonomi 6 persen misalnya, maka dibutuhkan tingkat rasio investasi dengan PDB sekitar 26-30 persen. Saat ini rasionya hanya sekitar 20 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya sekitar lima persen," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR-RI, Didiek J Rachbini, menilai untuk meraih peluang investasi asing maupun domestik yang lebih besar pada tahun depan perlu kepemimpinan ekonomi dalam menggalakkan investasi. "Untuk meraih investasi yang lebih baik perlu keterlibatan penuh pemerintah, membuat arsitek kebijakan yang baik yang mampu mendorong investasi," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006