"Saya kira presiden harus memberikan kewenangan yang lebih kuat pada KASN karena dia terikat dengan kewajiban dalam undang-undang untuk bisa rasional dan tidak tergantung serta lepas dari intervensi politik," kata Wahyudi saat dihubungi, Jumat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wahyudi karena dirinya menilai uji kelayakan selama ini oleh politisi dan lembaga independen tidak benar-benar bebas dari intervensi serta jauh dari semangat yang bertujuan memberikan penghargaan pada individu yang berprestasi atau berkemampuan.
"Sekarang ini masih berdasarkan kepentingan politik. Jangankan tingkat menteri dan pejabat tinggi BUMN, pegawai eselon satu dan dua saja terjadi. Dalam uji kelayakan itu yang dicari malah calon ini berafiliasi ke partai mana bukan kualitasnya," ujar Wahyudi.
Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan, dalam menerima calon tersebut juga selama ini yang jadi pertimbangan justru ia direstui partai atau tidak, dan bukannya kapasitas, integritas, prilaku, dan karyanya dalam bidang yang dilamarnya.
"Saya lihat ini sesuatu yang tidak sehat karena penetrasi politik ke administrasi negara dan badan lainnya itu sudah kelewatan sehingga merit sistem tidak mungkin bisa dipertahankan jika begini terus," ujarnya.
Kendati demikian Wahyudi juga menilai intervensi politik akan sulit untuk dihindarkan karena kebijakan publik dalam bentuk apa pun pasti ada campur tangan politis di dalamnya. "Karena memang kebijakan publik itu tidak pernah berada di ruang kosong," ucapnya.
Dia juga mengaharapkan Presiden Joko Widodo lebih berpihak jelas pada rakyat, kebutuhan melaksanakan pelayanan publik dengan baik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan dalam mencari hingga mengangkat pejabat.
"Saya harap pak presiden tahu apa yang harus dilakukan untuk rakyat, maka masyarakat juga pasti akan berada di belakang untuk mendukung. Jangan menyerah pada ikatan-ikatan balas budi dalam parpol atau proses pemilu serta berpikir secara jernih agar tidak lagi ada blunder kedepannya," ujarnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
