Jakarta (ANTARA News) - Menegkop UKM Suryadharma Ali mengatakan, tidak adanya UKM yang mengikuti tender pengadaan kompor gas karena kapasitas produksi mereka terbatas, hal ini juga terjadi untuk produsen kategori besar. "Ini informasi saja ya, perusahaan besar saja ada yang hanya mampu memproduksi 200 ribu dalam satu tahun," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa menanggapi tidak adanya UKM yang mengikuti tender kompor gas tersebut. Untuk tender tersebut, katanya, pihaknya juga telah membuat persyaratan bahwa peserta lelang harus bekerjasama dengan UKM. Mengenai bagaimana bentuk kerjasama tersebut, ia menjelaskan bisa saja UKM dilibatkan untuk membuat badan kompor atau plat.Sementara untuk regulatornya, Menteri mengatakan, UKM akan mengalami kesulitan untuk pengadaannya karena hal tersebut menyangkut keamanan dari kompor dan juga sudah ada standar kualitas yang ditetapkan Departemen Perindustrian."Kita tidak akan tinggalkan UKM. UKM itu luar biasa, mereka punya potensi luar biasa," ujarnya dan menambahkan beberapa sentra produksi alat rumah tangga dari logam seperti di Yogyakarta juga telah mampu untuk memproduksi badan kompor. Menteri juga mengakui pihaknya menerima permintaan dari kepala daerah Jawa Barat dan Banten agar UKM di wilayahnya diikutsertakan untuk tender satu juta kompor gas tersebut.Proses tender pengadaan kompor gas sudah dimulai pertengahan bulan ini melalui pengumuman tender, dan saat ini sudah ada 49 perusahaan yang mendaftarkan diri ikut tender. Tender ini merupakan yang keduakalinya setelah proses tender pertama gagal berlanjut menyusul adanya masalah terhadap anggaran dari APBN-P 2006. Untuk tahun 2007, Menteri mengatakan, pihaknya mentargetkan pengadaan hingga satu juta unit kompor gas dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 400 ribu unit menggunakan anggaran APBN sebesar Rp58,2 miliar, dan tahap yang kedua 600 ribu dengan menggunakan dana APBN-P. Pengadaan kompor gas untuk tahap kedua akan diteruskan jika DPR menyetujui pengajuan anggarannya.Sementara untuk penyebaran kompor gas tersebut, ia mengatakan, pada tahap pertama untuk wilayah Jabodetabek, dan tidak tertutup kemungkinan juga menjangkau Jawa Barat dan Yogyakarta karena ada UKM dari sana yang dilibatkan dalam proyek ini. "Jadi kalau mereka tidak masuk skala prioritas untuk menikmati kompor gas gratis ini tentu dikhawatirkan ada hal-hal lain," ujar dia.(*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006