Jika ditanya tingkat keberhasilannya, reformasi birokrasi yang dijalankan sejak periode awal reformasi terutama dalm aspek pendidikan bisa dibilang gagal,"Jakarta (ANTARA News) - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto menilai aspek pendidikan dalam sistem reformasi birokrasi yang dijalankan mulai sekitar 15 hingga 17 tahun yang lalu telah gagal.
"Jika ditanya tingkat keberhasilannya, reformasi birokrasi yang dijalankan sejak periode awal reformasi terutama dalm aspek pendidikan bisa dibilang gagal," kata Agus selepas acara launching dan bedah buku yang berjudul Reformasi Birokrasi Kontekstual di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jalan Veteran, Jakarta, Kamis.
Aspek pendidikan tersebut, kata Agus, terlihat dari personifikasi dari calon Aparatur Sipil Negara di institusi kedinasan seperti IPDN yang tidak memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang seharusnya dimiliki oleh PNS jika ingin berkelas dunia.
"Seharusnya kan bisa menempatkan dirinya sebagai Civil Servant, itu kan artinya pelayan warga tapi sekarang ini kan tidak. Misal di sekolah kedinasan seperti IPDN, calon pamong itu personifikasinya tidak seperti pelayan, lihat dari seragam cara jalan, gayanya juga itu bukan sosok pelayan malah seperti bos. Ini salah kita didik mereka," kata Agus.
Selain harus bisa memposisikan sebagai pelayan masyarakat sejak masa pendidikan, PNS juga dituntut untuk memiliki standar profesionalisme yang jelas termasuk etikanya.
Para aparatur sipil negara juga harus memiliki perspektif yang sama, dimanapun berada dan berposisi sebagai apapun pandangan tentang pemerintah harus satu.
Itu artinya, kata Agus, harus ada panduan kerja yang jelas dan mrndetail sebagai pedoman yang meliputi sanksi tegas di dalamnya yang akan dikenalan jika PNS tidak mematuhi aturan baku tersebut. "Dengan begitu, target untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kelas dunia bisa tercapai," ujarnya.
Sebagai acuan ASN kelas dunia, Agus mencontohkan Amerika yang memberikan diskresi kewenangan sampai tingkat terbawah pegawai sipil mereka.
"Disana pejabat di daerah dapat diskresi karena mereka garda terdepan pelayanan, tiap hari menerima komplain mereka dan yang tahu situasi lapangan sebenarnya," kata Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada itu.
Untuk itulah, kata Agus, dibutuhkan panduan jelas dan pelatihan yang baik dan terus menerus tentang ruang lingkup kerja masing-masing bidang dengan semangat ASN yang profesional dan melayani masyarakat.
Kendati demikian, Agus mengatakan masih ada keberhasilan Reformasi Birokrasi Indonesia yaitu jumlah PNS yang lebih baik dari negara Asia lainnya.
"Jumlah rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penduduk kita masih wajar bahkan bisa dikatakan lebih bagus dibandingkan negara Asia lainnya," ujarnya.
Dalam acara peluncuran bukunya tersebut, selain Agus, yang jadi pembicara adalah Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN M. Taufik dan Guru Besar Administrasi Publik UGM Wahyudi Kumorotomo.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
